Anggaran Humas Naik Rp 2 Miliar, PKB Tolak Setujui RAPBD-P Kota Jambi, Maulana: Itu Hal Biasa

Anggaran Humas Naik Rp 2 Miliar, PKB Tolak Setujui RAPBD-P Kota Jambi, Maulana: Itu Hal Biasa

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda Stemmotivering pengesahan RAPBD-P TA 2019. Di ruang rapat paripurna DPRA Kota Jambi, Selasa (13/8). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M. A Fauzi, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Sekda Kota Jambi Budidaya, Camat serta Lurah, para kepala OPD di lingkup Pemerintahan Kota Jambi, dan 16 anggota DPRD Kota Jambi.

Dari Tujuh Fraksi DPRD kota Jambi, satu fraksi tidak menyetujui RAPBD-P yang akan disetujui menjadi APBD Perubahan 2019. Satu fraksi tersebut yakni dari fraksi PKB.

Fraksi PKB menolak menyetujui RAPBD Kota Jambi tahun 2019 ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah pada RAPBD-P tahun 2019. Fraksi PKB menilai dalam penganggaran APBD-P tahun 2019 terdapat ketidak profesionalan, karena mengingat masih ada penganggaran yang tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas manfaat.

"Fraksi PKB menilai pengalokasian yang berprinsif kepada keinginan dan bukan kepada kebutuhan. Pada bagian Humas Setda Kota Jambi ada penambahan anggaran lebih dari Rp 2 miliar, padahal di dalam pembahasan kita ketahui masih ada sisa anggaran sekitar Rp 500 juta," terangnya.

Baca: 35 Calon DPRD Muarojambi Terpilih akan Segera Dilantik, Berikut Daftar Namanya

Baca: Atasi Karhutla, Danrem Meminta Pemprov Jambi Ajukan Rekayasa Cuaca

Baca: Maulana Kukuhkan Gabungan Organisasi Wanita, Berharap Pemkot Jambi Terbantu

Baca: Dilanda Kemarau Panjang, Wakil Wali Kota Jambi Ajak Warga Salat Istisqa

Baca: Niat Ketemu Pembeli, Pelaku Begal di Sarolangun Malah COD Sama Polisi

Sehingga dengan demikian fraksi PKB berkeberatan alokasi anggaran di Humas Setda Kota Jambi, dengan pertimbangan itu maka fraksi PKB menolak rancangan peraturan daerah tentang rancangan dan pendapatan belanja daerah perubahan RAPBD-P tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Jambi tahun anggaran 2019 dan dimasukan pada lembaran Kota Jambi.

Fraksi Demokrat Fuad Safari yang sudah menyetujui RAPBD-P masih menyoroti masalah jalan berlubang yang ada di Kota Jambi. Dirinya meminta agar Pemkot Jambi memprioritaskan jalan berlubang agar segera diperbaiki. Selain itu, ia juga menyoroti anggaran humas dan protokol agar dipertahankan.

“Karena saya juga dari media, jadi saya juga mengerti. Meminta kepada humas agar anggaran untuk media dipertahankan. Namun hal yang harus diingat agar pembagian dana humas dilakukan secara adil dan merata,” ujarnya.

Sementara terkait asap di Kota Jambi yang sudah mulai terasa, dirinya meminta agar pemkot mengimbau warga untuk menggunakan masker. “Kalau memang berbahaya bagi anak-anak supaya diliburkan,” katanya.

Magdalena Fraksi PDIP mengatakan bahwa dari sektor pendapatan sudah meningkat sebanyak 0,71 persen atau setara dengan Rp 11,78 miliar. Keadaan ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan daerah di Kota Jambi.

Begitu pula dengan adanya peningkatan anggaran belanja dari sektor belanja langsung sebesar Rp 122,86 miliar diharapkan OPD mengalokasikan dana tepat guna. “Kita minta OPD mengalokasikan dana yang tepat sasaran,” katanya.

Selain itu sesuai audit BPK tahun 2018 ada peningkatakan Silpa 242,3 persen atau setara Rp 122,36 miliar. “Diharapkan angka ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan memprioritaskan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Menanggapi itu Wakil Wali Kota Jambi, Maulana mengaku itu adalah hal biasa dalam proses demokrasi, karena hal itupun merupakan catatan penting bagi pihak Pemkot Jambi untuk menganalisa anggaran tersebut sesuai dengan visi-misi Pemerintah Kota Jambi.

Baca: Lagi Asyik Pacaran, Sepasang Remaja di Bungo Ditodong dan Dipaksa Berhubungan Dekat Tambang Pasir

Baca: Lima Jemaah Calon Haji Jambi Meninggal di Mekkah, Tiga Orang Meninggal Saat Wukuf di Arafah

Baca: Kuasai Lima Bahasa, Pengalaman Irwan Kalahkan 900 Karyawan Hotel dari 45 Negara

Baca: Nama 45 Calon DPRD Kota Jambi Terpilih, Partai Tak Ajukan Sanggahan

"Satu dari delapan fraksi menolak untuk mensetujui. Namun hal itu biasa dalam proses demokrasi," kata Maulana.

Namun Maulana merespon secara postif karena dengan demikian pada prinsipnya Maulana mengatakan bagaimana meningkatkan PAD tanpa membebankan masyarakat sesuai dengan dinamikia demokrasi.

"Poin selanjutnya efektif dan efisian dengan OPD, kemudian anggaran harus mempunyai daya bangkit untuk kesejahteraan masyarakat, secara umum poin-poin itu sangat baik dan kami meresponnya. Begitupun saya sampaikan kepada OPD untuk merespon apa yang disampaikan oleh fraksi kalo tujuan itunya jelas," ujarnya.