Sindir Elite-elite Partai Banyak 'Main Mata' dengan Penguasa, Pengamat Politik: Semua Jadi Dagelan

Sindir Elite-elite Partai Banyak 'Main Mata' dengan Penguasa, Pengamat Politik: Semua Jadi Dagelan

TRIBUNJAMBI.COM - Usai Pleno KPU dalam penetapan Presiden Terpilih, Joko Widodo-Maruf Amin, pengamat menyebutkan banyak elite-elite partai main mata dengan penguasa.

Pengamat Politik Adi Prayitno menyebut sejumlah sikap partai politik (parpol) bertingkah 'dagelan' pasca-penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Adi saat membicarakan sejumlah partai oposisi yang dinilai akan berpindah haluan untuk bergabung dengan kubu pemenang pilpres, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Menanggapi itu, Adi justru mengaku merasa kasihan terhadap para pendukung oposisi.

Baca: Dua Tilawah Terbaik Muarojambi Dikirim ke Pontianak, Ini Harapan Besar Bupati Masnah

Baca: Sudah Tiduri 50 Laki-laki, Waria Ini Mengaku Pernah Cabuli Dua Anak Dibawah Umur, Tawari Ini

Baca: Hilal Resmi Nahkodai DPC PDIP Sarolangun

Baca: Walikota Jambi Sy Fasha Ditetapkan Sebagai Tokoh Nasional Peduli Lansia 2019

"Ini kan enak betul pemilu kita. Sudah ada cebong dan kampret, kelahi berhari-hari, berbulan-bulan, kok tiba-tiba mereka islah dengan sharing power. Kan kasihan rakyatnya sebagai pemilih," ujar Adi, seperti dikutip TribunWow.com dari 'Breaking iNews, Senin (1/7/2019).

"Kalau mau jujur, 68 juta pemilih Pak Prabowo itu, itu adalah orang yang menghendaki Pak Jokowi diganti sebagai presiden."

"Kok tiba-tiba elitenya jumping. Ini kan ada konflik batin sebenarnya antara elite dengan pemilih,"sambungnya.

Terkait itu, Adi lantas menyinggung sejumlah sikap partai oposisi yang dinilai tengah 'bermain mata' untuk mendekati pemerintah.

Ia menegaskan, hal tersebut tak baik untuk proses demokrasi tanah air.

Baca: Bocah 10 Tahun di Bungo Tewas Tenggelam di Galian C, Pemilik Kena Sanksi Adat

Baca: Hakim Sakit, Pembacaan Novum Bandar Narkoba Jambi Ditunda Minggu Depan

Baca: OKNUM Pramugari Ngaku 2 Tahun Bergaji Rp 14 Miliar, Beri Penumpang Layanan Spesial di Toilet

Baca: Swiss-Belhotel Jambi Luncurkan Swisscheese Cake, Begini Cara Pesannya

Bahkan, dirinya memberikan sindiran kepada sejumlah partai yang sedang mendekati pemerintah.

"Ini iddah politiknya belum selesai, masih suasana panas, saling nyinyir masih terjadi di mana-mana, tapi tiba-tiba elite yang selama ini membuat gaduh tiba-tiba kemudian bermain mata dengan penguasa," jelas Adi.

"Ini enggak baik buat pmbelajaran demokrasi kita."

"Apa yang kita dapat dari demokrasi kita begitu ekstrem 10 bulan ini, nyaris enggak ada."

"Semuanya jadi dagelan," tegasnya.

Baca: Download Lagu MP3 Didi Kempot Paling Hits, Banyu Langit, Stasiun Balapan, Best of Campur Sari

Baca: Dugaan Korupsi Dana Hibah, Pejabat PU dan BPBD Kerinci Diperiksa Kejari Sungai Penuh

Setelahnya, dirinya mempertanyakan terkait sikap para partai yang sebelumnya saling memberikan kritik.

"Untuk apa misalnya kelompok satu, kelompok dua saling menegasi?" kata Adi.

"Kalau pun toh akhirnya menjelang penyusunan kabinet beberapa bulan ke depan, semuanya enggak ada persoalan."

"Seakan-akan politik ini bisa ditafsirkan semaunya saja begitu," tandasnya.

Simak videonya dari menit 3.35

Kata Pengamat soal Peluang Gerindra Gabung Jokowi

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyebut Partai Gerindra yang selama ini menjadi oposisi berpeluang untuk jadi koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berbeda dengan Gerindra, Hendri Satrio berpendapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan akan terus menjadi oposisi pemerintah.

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (29/6/2019), Hendri Satrio menyebut hal itu disebabkan oleh elektabilitas PKS yang meningkat selama menjadi oposisi.

Pada Pemilu 2009, PKS tercatat punya perolehan suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88 persen.

Kala itu PKS mendukung pasangan capres-cawapres periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Baca: Istri Sopir Jokowi Meninggal Dunia karena Kecelakaan Maut, Gibran Urus Jenazah dari Pagi

Namun perolehan suara PKS malah menurun 6,79 persen atau sebanyak 8.480.204 pada Pemilu 2014.

Barulah saat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, PKS mengambil langkah sebagai oposisi pemerintah.

Ternyata suara PKS naik secara signifikan pada Pileg 2019 dengan perolehan 11.493.663 suara atau 8.21 persen.

Melihat angka tersebut, Hendri Satrio meyakini PKS akan tetap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada periode 2019-2024.

"Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik."

"Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri Satrio saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Baca: Saat Ribuan Kopassus Terpaksa Lepas Baret Merahnya, Ada yang Menangis, Danjen Beberkan Alasannya

"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS," imbuhnya.

Soal peluang Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Hendri Satrio menyebut hal itu bisa terjadi tergantung dengan keputusan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra.

Hendri Satrio menyebut jika sampai Prabowo masih memutuskan untuk menjadi oposisi, maka hal itu tidaklah mudah.

"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo."

"Tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri Satrio.

Baca: Besok Gerhana Matahari Total Berikut Link Live Streaming Youtubenya, Dilihat Jelang Tengah Malam

Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono 2009-2014 Partai Gerindra sudah menjadi partai oposisi pemerintah.

Demikian pula dalam periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hendri Satrio menyebut di antara kader Gerindra pasti ada yang lelah dengan terus menjadi oposisi.

"Pasti ada kader-kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," tuturnya.

Prabowo-Sandi Bubarkan Koalisi

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Baca: Abash Sebut Ada yang Bergerak-gerak di Perut Lucinta Luna, Robby Purba Langsung Ikut Berkomentar

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Oleh karena itu sejak hari ini beliau (Prabowo) menyampaikan ucapan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai," ucapnya pada Kompas.com.

Baca: 50 Lapak Pedagang Pasar Parit Satu Lama Dibongkar, Petugas: Mau Pindah ke Pasar atau ke Rumah

Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

"Oleh karena itu mandat yang diberikan partai kepada beliau sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini dikembalikan kepada partai masing-masing," kata Muzani.

Setelah dibubarkan, lanjut Muzani, Prabowo menyerahkan keputusan dan pertimbangan terkait langkah-langkah politik ke partai masing-masing.

Ia menegaskan bahwa Prabowo tak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan partai ke depannya.

Baca: Disindir soal Berlian 30 Karat Miliknya, Barbie Kumalasari Telepon Hotman Paris: Jangan Provokasi

"Beliau menghormati semua dan mempersilakan kepada partai politik untuk mengambil keputusan dan langkah politiknya masing-masing," ucap Muzani.

Selain Muzani, hadir dalam rapat tersebut Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Hadir pula sejumlah petinggi partai politik lainnya seperti Fadli Zon, Fuad Bawazier, Titiek Soeharto dan Maher Algadri.

(TribunWow.com/Atri Wahyu Mukti)