Kemenko Polhukam dan Bareskrim Polri ke Jambi Soroti Illegal Drilling
Rapat membahas aksi penanggulangan illegal drilling di Muarojambi, Batanghari, dan Sarolangun. Melibatkan Kemenko Polhukam dan Bareskrim Polri
lihat foto
Menurut Agus, Satgas Illegal Drilling sebenarnya sudah disusun namun perlu ada revisi pada Surat Keputusan Gubernur.
Sementara untuk rencana aksi tentang pendekatan hukum disebutkan Agus sudah berjalan.
"Dirkrimsus tadi menyampaikan, hari ini bahkan sudah ada rapat besok mungkin ada operasi ke beberapa tempat. Khususnya pertama nanti diarahkan ke sektor hilirnya," ujarnya.
Agus tidak menampik, meskipun sudah dilakukan penindakan hukum namun aktivitas ilegal ini terus saja berulang.
"Kuncinya komitmen tadi. Sebab, setelah diamati dan dipetakan oleh Kemenko Polhukam banyak oknum-oknum aparat yang ikut serta bermain di sana. Inilah perlu komitmen bersama pemilik aparat itu, artinya bisa dari TNI, bisa dari polri, bisa dari Pertamina dan ASN itu sendiri juga ada terlibat di sana," ujarnya.
"Nanti akan dirumuskan rencana aksinya seperti apa. Saat ini baru garis besarnya saja. Nanti ada maping, sosialisasi, penegakan hukum, maupun rehabilitasi. Dari empat unsur ini akan dijabarkan dengan timeline-nya," imbuhnya.
Mengingatkan,
Mei lalu Polda Jambi menggelar focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun (DKT), membahas persoalan ini. Peserta seepakat untuk memberantas praktik ilegal dan dibentuk tim terpadu.
Namun muncul juga wacana bagaimana melegalkan pengeboran itu dengan tidak melanggar hukum. Namun wacana tersebut jauh panggang dari api dan tidak bisa serta merta terwujud.
Wakapolda Jambi Brigjend Pol Ahmad Haydar ketika itu bilang kepolisian menginginkan adanya tim terpadu untuk menumpas illegal drilling.
Haydar menyatakan setidaknya per Mei lalu Polda Jambi telah berhasil mengamankan 59 pelaku illegal drilling, menutup sebanyak 225 sumur bor. (kip)
