Kemenko Polhukam dan Bareskrim Polri ke Jambi Soroti Illegal Drilling
Rapat membahas aksi penanggulangan illegal drilling di Muarojambi, Batanghari, dan Sarolangun. Melibatkan Kemenko Polhukam dan Bareskrim Polri
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Pemerintah menabuh genderang perang terhadap aktivitas penambangan minyak ilegal atau illegal drilling di Provinsi Jambi.
Itu ditandai dengan rapat bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kepolisian Daerah Jambi, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat kemarin (24/6).
Pemerintah pusat melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Bahkan dari Bareskrim Polri turut serta dalam rapat kemarin.
Asisiten Dua Setda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan rapat tersebut membahas rencana aksi penanggulangan illegal drilling di Kabupaten Muarojambi, Batanghari, dan Sarolangun.
Agus yang memimpin rapat menyampaikan, dari hasil rapat disimpulkan dua hal penting yang harus dilakukan untuk menghentikan aktivitas illegal tersebut.
“Yakni ialah komitmen dan sinergitas,” katanya Senin siang.
Menurutnya, akan dibentuk satuan tugas atau Satgas Illegal Drilling ini yang akan melibatkan pemerintah daerah.
“Yang tentu diharapakan, harus ada komitmen dan apresiasi dari kepala daerah. Artinya yang harus berkomitmen bersungguh-sungguh adalah kepala daerahnya. Kalau provinsi tentu gubernur dan kabupaten itu bupati. Setelah itu baru bisa bersinergi dengan didukung penuh oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian LHK, Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM maupun Polri," jelas Agus.
Dia menegaskan, aktivitas penambangan minyak ilegal itu tidak bisa ditawar-tawar lagi dan memang harus ditutup.
"Di mana-mana setiap ada kegiatan illegal drilling di situ ada kerusakan lingkungan," sebut Asisten Dua.
Mengingatkan, catatan Tribun sesungguhnya keberadaan illegal drilling di Provinsi Jambi sudah sejak lama jadi sorotan.
Pemberitaan Tribun pada Januari 2018 lalu, memuat pernyataan Aset 1 Legal and Relation Manager Pertamina EP ketika itu, Sugeng Wiharto.
baca juga
Baca: Wacana Pelegalan Illegal Drilling, DLH Batanghari: Pemda Tak Berhak Berikan Izin
Baca: Wacana Ilegal Drilling di Jambi Dilegalkan, ESDM Sebut Tak Ada Peluang Kecuali Hal Ini Dilakukan
Baca: Ada Wacana Penambangan Minyak Ilegal di Jambi Bakal Dilegalkan
Ia bilang Jambi masuk sorotan pemerintah pusat karena kasus illegal drilling cukup banyak. Sorotan itu datang dari Kemenko Polhukam.
