Pilpres 2019

Prabowo-Sandi Tetap akan Kalah Kata Mantan Ketua Hakim MK Ini, Walau Diberi Suara Penuh di Kabupaten

Prabowo-Sandi Tetap akan Kalah Kata Mantan Ketua Hakim MK Ini, Walau Diberi Suara Penuh di Kabupaten

Prabowo-Sandi Tetap akan Kalah Kata Mantan Ketua Hakim MK Ini, Walau Diberi Suara Penuh di Kabupaten
(repro kompas tv)
Ketua Tim Pengacara Pasangan Calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto, memperkenalkan anggota tim pengacara pada sidang perdana Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019). 

Prabowo-Sandi Tetap akan Kalah Kata Mantan Ketua Hakim MK Ini, Walau Diberi Suara Penuh di Kabupaten

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, memberikan penjelasan soal sengketa pemilihan presiden (pilpres) yang telah menjalani sidang perdana, pada Jumat (14/6/2019).

Hal tersebut dikatakan oleh Mahfud MD saat menjadi narasumber di program OPSI, Metro Tv, Senin (17/6/2019) malam.

Dalam acara tersebut, Mahfud menerangkan tidak mudah memenangkan pasangan calon (paslon) 02 Prabowo Subianto -Sandiaga Uno sesuai dengan permohonan dari tim kuasa hukum.

Baca: Polisi Lalu Lintas Ini Kaget Baca Nama di SIM Pengendara yang Ia Tilang, Dia Bambang Soegeng si KSAD

Baca: Tips dan Trik Cara Bikin Whatsapp Seolah Tidak Aktif, Beberapa Hal Ini Perlu Dilakukan

Baca: Tampilannya yang Sangar, Inilah Asal Muasal Topeng Tengkorak Kopaska, Pasukan Elit Kepunyaan TNI AL

Baca: Pilkada Tanjab Barat, Katamso: Saya Belum Memutuskan

Baca: Kisah Cerdik Kopassus saat Jalani Misi di Kongo, Bubarkan 3000 Pemberontak Modal Kain Putih & Bawang

Walaupun banyak diduga tak mungkin Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan itu, Mahfud lalu bercerita pengalaman dirinya menjadi mantan Ketua MK.

Saat itu, ia mengabulkan permohonan untuk pemilu ulang di 4 kabupaten di Pilkada Jawa Timur (Jatim).

"Soal Pilkada Jatim 2008 Ketua MKnya adalah Pak Mahfud, kemudian ini sering menjadi acuan Pilkada Jatim yang ternyata bisa melakukan pemilihan ulang, bagaimana Anda melihat itu kan Pilkada, skalanya mungkin lebih daerah, ini bicara satu Indonesia skalanya nasional dan sangat besar, tanggapan Anda Pak Mahfud," tanya pembawa acara OPSI.

"Kalau prinsipnya dan terobosannya saya kita tidak ada bedanya antara Pilkada dan Pilpres maupun Pileg karena yang uji coba esperimen Pilkada Jawa Timur itu masuk ke dalam Pilpres masuk juga di dalam Undang Undang ada itu istilah terstruktur, sistematis, dan masif terus dipakai dari Jawa Timur," ujar Mahfud MD.

"Cuma sekarang jangkauannya bukan prinsip boleh atau tidaknya, jangkauannya kalau mengambil contoh Jawa Timur itu akan sangat sulit mengubah peta perolehan tingkat nasional karena di Jawa Timur itu tidak mengulang seluruh Jawa Timur. Jawa Timur itu dari 38 kabupaten kota hanya disuruh mengulang 2 kabupaten, kemudian 2 kabupaten di hitung ulang, itu seluruhnya di Madura."

Baca: Rencana Miliki Momongan? 5 Cara Alami Ini Bisa Tingkatkan Peluang untuk Hamil Anak Kembar

Baca: Musim Haji 1440 H, Merangin Terima 9 Calon Jamaah Haji Pindahan, Ini Faktor Kepindahan Jamaah

Baca: Tangis Ratna Sarumpaet Pecah Saat Bacakan Pleidoi, Terima Sanksi Sosial Luar Biasa dari Masyarakat

Mahfud lalu mengaitkan akan ada tidaknya pemungutan suara ulang di tiap kabupaten secara nasional.

"Kalau berkaca ke situ maka kemungkinan seumpamapun ada, tidak mungkin ada pemilu ulang tingkat nasional, ya paling nanti kalaupun terbukti misalnya mungkin di kabupaten tertentu terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif mungkin," kata Mahfud MD.

"Tetapi kalau suaranya di seluruh kabupaten itu tidak signifikan di seluruh tingkat nasional itu pemilu ulang, pemungutan suara ulang maupun penghitungan ulang itu biasanya tidak dilakuan oleh MK karena tidak ada gunanya."

Halaman
1234
Editor: ekoprasetyo
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved