Pilpres 2019
Isu People Power yang Disebut Amien Rais, Ini Komentar Mahfud MD, Sri Sultan Hingga PP Muhammadiyah
Mantan Ketua MK, yang juga guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD komentari Isu People Power yang pernah disebutkan Amien Rais
lihat foto
"Enggak lah. Ya saya kira nggak perlu lah (people power). Kita sebagai pejabat, bekas pejabat atau apapun tidak perlu menyampaikan-ngajari begitu. Sesuatu yang menumbuhkan gejolak, enggak sewajarnya" ucapnya.
Sultan percaya jika people power tidak akan terjadi di Yogyakarta. "Enggak ada," ucapnya.
Baca: Tangisan Grace Natalie dan Sikap Legowo PSI Saat Tak Lolos Parlemen Jadi Contoh Adab Berdemokrasi
Baca: Pertarungan Jokowi Vs Prabowo, Perbandingan Hasil Quick Qount Pilpres 2014 dan 2019
Baca: SBY Instruksikan 4 Poin Ini, Petinggi Demokrat Kumpul di WP41, Tarik Diri Dari BPN? Penjelasan Amir
PP Muhammadiyah Imbau Pihak yang Tak Puas Tempuh Jalur Hukum
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga angkat bicara terkait isu people power.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan dalam pemilu 2019 ini semua pihak harus menghormati pilihan rakyat.
Saat konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Kamis 18 April 2019 masyarakat juga harus menghormati kerja penyelenggara pemilu, KPU, selaku institusi yang berwenang melakukan penghitungan dan pengumuman hasil pemilu.
Jika ada masalah atau persengketaan pemilu, Muhammadiyah menilai jalur yang harus ditempuh pihak yang merasa dirugikan tak lain jalur hukum dan dijamin konstitusi.
"Kami percaya elite politik, masyarakat, dan kekuatan yang ada di tubuh bangsa ini, termasuk mereka yang berkontestasi tidak akan menggunakan usaha mobilisasi massa atau di luar jalur konstitusi yang dapat mencederai proses demokrasi yang sudah dilalui," ujarnya.
TNI - Polri Tak Akan Beri Toleransi Tindakan yang Mengganggu Ketertiban Masyarakat
Di tengah suasana politik yang menghangat setelah pencoblosan 17 April, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menggelar konferensi pers, Kamis (18/4/2019).
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, aparat keamanan tidak akan memberi toleransi atas tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019.
TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya seluruh tahapan pemilu 2019.
"Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan menggangu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi," kata Panglima TNI dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (18/4/2019).
Dalam jumpa pers tersebut, Panglima TNI didampingi Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dan para pejabat TNI-Polri.
Panglima TNI juga berterima kasih kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan semua pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaran Pemilu Serentak, Rabu (17/4/2019).
