Pengunduran Diri Anggota DPR atau DPRD dalam Pemilu 2019, Kepastian Hukum Atau Fakta ?

Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

Pengunduran Diri Anggota DPR atau DPRD dalam Pemilu 2019, Kepastian Hukum Atau Fakta ?
istimewa
Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Afrizal MH 

Oleh Afrizal, MH

Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi

Pemilu sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilu 17 April 2019 menjadi momentum penting dalam sejarah kepemiluan Bangsa Indonesia, dimana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU, pembentukan peraturan ini adalah kewengan atribusi dari Undang-undang. Tahapan pemilu serentak Nasional yang terus berlangsung sesuai tahapan, Jadwal program yang telah diatur oleh KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Pelaksana kewenangan regulasi KPU harus memenuhi beberapa pra-syarat; pertama regulasi KPU tidak boleh bertentangan dangan UU itu sendiri, agar asas peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferiori) dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu dapat dihindari.

Kedua pembentukan peraturan yang sifatnya mengatur yaitu memberikan kepastian hukum. Menurut Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1.     Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

2.     Peraturan tersebut diumumkan kepada public

3.     Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

4.     Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

5.     Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

6.     Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;

7.     Tidak boleh sering diubah-ubah;

8.     Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dengan demikian Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Jika diamati dalam tahapan pemilu khususnya pada tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan KPU mengatur bahwa salah satu syarat calon anggota DPR atau DPRD mengundurkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD Prov/Kab/Kota jika dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terahir. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan  Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.

Dalam proses penyelenggaraan tahapan pencalonan yang lalu, fenomena ini menjadi menjadi menarik dan hangat dimata public sebelum dan pasca penetapan DCT (daftar calon tetap) calon anggota DPR dan DPRD, dibeberapa wilayah terdapat bakal calon anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai berbeda, sementara mereka masih menjabat sebagai anggota DPRD. Sebagian mereka melampirkan surat keputusan pemberhentian tetap sebagai anggota DPR atau DPRD, sebagian lainnya hanya menyertakan tanda terima pengajuan surat pengunduran diri dan/atau surat pernyataan.

Permasalahan hukum  pasca penetapan DCT (daftar calon tetap) calon anggota DPR dan DPRD, terkait sampai kapan batas akhir kewajiban melengkapi SK yang sah pemberhentian sebagai anggota DPR atau DPRD…?. Bagaimana jika SK pemberhentian tidak kunjung terbit, atau bahkan dicabut oleh pejabat yang berwenang..?

Dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak mengatur batas ahir kewajiban melengkapi sk pemberhentian tetap sebagai anggota DPR atau DPRD. Sehingga ketika KPU melakukan pembatalan sebagai calon anggota DPR atau DPRD dengan menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sebagai calon anggota DPR atau DPRD, keputusan ini disengketakan ke Bawaslu.

Upaya Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah bahagian dari system peneggakan keadilan pemilu. Mengamati proses penyelesaian sengketa bawaslu telah memutuskan beberapa permohonan. Putusan terahir terhadap permohonan sengketa proses dibawaslu Kabupaten Merangin. Sejauh ini bawaslu dengan pertimbangan bahwa pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali dengan mempedomani pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Dengan demikian penting bagi menyelenggara pemilu untuk menyusun peraturan yang jelas dan tegas dengan mengedepankan asas kepastian hukum, sehingga dalam pelaksanannya tidak menjadi problem dan penafsiran yang berbeda-beda.

Selanjutnya adalah  diharapkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, para pemangku kepentingan, dapat mewujudkan pemahaman yang sama dalam memahami kehendak dari peraturan itu sendiri. Kemudian mewujudkan komitmen yang kongkrit terhadap pelaksanaan peraturan tentang kepemiluan sebagai upaya menjadikan pemilu yang lebih berintegritas. (*)

Editor: awang
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved