Keterkaitan Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Identitas Nasional Indonesia

Keterkaitan Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Identitas Nasional Indonesia

Oleh: Angia Tyara Kinanti

Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta

Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo membuat kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi ini dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. 

Hasil efisiensi ini akan digunakan untuk menjalankan program prioritas pemerintah yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Apa keterkaitan identitas nasional dengan kebijakan ini? Salah satu keterkaitannya yaitu terhadap nilai Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu), adanya keterkaitan terhadap nilai Pancasila ke 2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Dalam dua sisi pandang pelaksanaan kebijakan ini tidak memandang suku, agama, ras dan pemanfaatan efisiensi anggaran digunakan untuk anak sekolah dan dilakukan disemua lembaga pimpinan tinggi. Namun, disisi lain jika kebijakan ini tidak dilaksanakan secara tepat maka akan terjadi PHK massal dan tingkat ekonomi pun menurun. 

Keterkaitan dengan nilai Pancasila ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Timbulnya ketidakadilan berpengaruh terhadap pendidikan, isu yang beredar akhir ini yaitu beasiswa tercancam akan hilang dan biaya UKT kuliah terancam akan naik. 

Adapun tren sosial media dikalangan generasi muda saat ini yaitu tren #KaburAjaDulu yang dimana maksudnya kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini. 

Keterbatasan peluang kerja menjadi penyebab utama karena ada banyak lulusan generasi muda yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syarat dan harapan suatu perusahaan atau instansi, banyak generasi muda yang merasa bahwa bekerja diluar negeri cukup menjamin masa depan mereka. 

Ketika lapangan pekerjaan hilang akan menimbulkan kerawanan sosial dan konflik sosial meningkat. Kualitas hidup yang menurun seperti infrastruktur yang belum memadai. 

Kemudian Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi kewajiban suatu negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Adapun dampak efisiensi anggaran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, Ketika jalanan rusak pergerakan masyarakat jadi terhambat, lalu distribusi barang dan jasa juga jadi terhambat. 

Ketika distribusi barang dan jasa terhambat bisa menimbulkan kelangkaan barang tersebut dan akhirnya nilai jual yang menjadi tinggi atau inflasi. 

Terdapat sisi positif dan negatif yang terjadi karena utusan kebijakan ini, oleh karena itu pemerintah perlu berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan ini untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia.

 Dari kebijakan ini Identitas nasional yang mencakup seluruh aspek negara mampu menyatukan semua keberagaman dan nilai-nilai bangsa yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi ”untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.