Dosa terhadap Alam, Azab bagi Kehidupan? Refleksi Etika Lingkungan di Sumatra

Dosa terhadap Alam, Azab bagi Kehidupan? Refleksi Etika Lingkungan di Sumatra

Penulis : M. Junaidi Habe -  Akademisi UIN STS Jambi

TRIBUNJAMBI.COM - Sumatra bukan sekadar bentang daratan luas yang diselimuti hutan tropis. Ia adalah ruang hidup bagi ribuan spesies endemik, penyangga sistem hidrologi, paru-paru iklim regional, serta tumpuan penghidupan jutaan manusia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, relasi manusia dengan alam Sumatra mengalami pergeseran mendasar: dari hubungan saling menjaga menjadi simbiosis destruktif. Alam tidak lagi diperlakukan sebagai mitra kehidupan, melainkan sekadar objek eksploitasi. Harga dari perubahan ini kini dibayar mahal melalui banjir, longsor, kebakaran hutan, krisis air, hingga penderitaan sosial yang berlapis.

Dalam perspektif Teori Ekologi Politik (Political Ecology), kerusakan lingkungan tidak pernah bersifat netral atau kebetulan. Ia adalah hasil dari relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kebijakan politik yang timpang. Para pemikir seperti Eric Wolf, Piers Blaikie, dan Harold Brookfield menegaskan bahwa krisis ekologis lahir dari proses historis dan struktural di mana negara, korporasi, dan elite ekonomi memiliki kuasa lebih besar dalam menentukan pemanfaatan sumber daya alam dibandingkan masyarakat lokal.

Dalam kerangka ini, deforestasi masif, alih fungsi lahan, dan eksploitasi tambang di Sumatra tidak dapat dilepaskan dari logika pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas keberlanjutan ekologis. Hutan dibuka atas nama investasi, sungai dikorbankan demi industri, dan ruang hidup masyarakat adat dipersempit oleh konsesi. Dampaknya tidak ditanggung oleh para pengambil keputusan, melainkan oleh warga kecil yang kehilangan lahan, sumber air, dan rasa aman.

Baca juga: Rangkaian Kegiatan Operasi "Wirawaspada" Tahun 2025 di Lingkungan Kanwil Dirjen Imigrasi Jambi

Maka, bencana ekologis yang berulang di Sumatra bukan semata “murka alam”, melainkan cermin dari dosa struktural manusia terhadap lingkungan. Ia adalah peringatan moral bahwa ketidakadilan ekologis akan selalu berujung pada penderitaan sosial. Refleksi etika lingkungan menuntut perubahan cara pandang: dari menaklukkan alam menjadi merawatnya, dari pembangunan eksploitatif menuju keadilan ekologis. Tanpa itu, Sumatra akan terus menanggung azab bukan karena alam yang kejam, tetapi karena manusia yang abai.

Data Kerusakan Ekologis: Ketika Alam Terluka

Kerusakan alam di Sumatra bukanlah sekadar wacana atau retorika aktivisme lingkungan. Ia adalah kenyataan pahit yang tercatat rapi dalam laporan penelitian dan temuan lapangan berbagai lembaga, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Angka-angka kerusakan itu berbicara lebih jujur daripada sekadar slogan: hutan-hutan Sumatra tengah menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.

Dalam rentang waktu 2016–2025, tercatat lebih dari 1,4 juta hektare hutan hilang di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Deforestasi ini dipicu oleh ekspansi pertambangan, perkebunan sawit skala besar, serta berbagai proyek industri yang mengorbankan kawasan hutan alam. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan justru ditebang atas nama investasi dan pembangunan.

Laporan media nasional juga menguatkan temuan tersebut. Dalam satu dekade terakhir, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan kehilangan lebih dari 3,6 juta hektare hutan alam, termasuk deforestasi yang dilegalkan melalui izin-izin pemerintah. Fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan tidak hanya terjadi secara ilegal, tetapi juga dilembagakan melalui kebijakan yang abai terhadap daya dukung lingkungan.

Baca juga: Akhirnya Terungkap, Pemilik Dapur MBG di Jambi Paparkan Sebab Limbah Bikin Bau Lingkungan

Dampaknya terasa nyata pada kondisi daerah aliran sungai (DAS), khususnya di Aceh. Banyak DAS mengalami degradasi serius, dengan kehilangan tutupan hutan mencapai 40 hingga 70 persen. Ketika hutan hilang, fungsi ekologisnya sebagai penahan air, pengendali erosi, dan pengatur iklim mikro ikut runtuh. Sungai-sungai kehilangan kapasitas alaminya untuk menampung dan mengatur debit air, sementara lereng-lereng bukit menjadi rapuh menghadapi hujan ekstrem.

Akibatnya, banjir, longsor, dan krisis air bukan lagi peristiwa luar biasa, melainkan rutinitas bencana. Alam yang terluka tidak mampu lagi melindungi manusia. Data-data ini menegaskan satu hal: krisis ekologis di Sumatra adalah hasil dari pilihan-pilihan manusia sendiri—pilihan yang mengabaikan keseimbangan, keadilan, dan etika dalam memperlakukan alam.

Korban Bencana: Bukan Sekadar Statistik

Kerusakan ekologis yang berlangsung lama telah menjelma menjadi faktor pengganda bencana. Ketika perubahan iklim memicu cuaca ekstrem, lingkungan yang telah rusak kehilangan daya tahannya. Akibatnya, hujan lebat dan fenomena atmosfer yang seharusnya masih bisa dikelola alam berubah menjadi tragedi kemanusiaan.
Banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada akhir November 2025 bukanlah peristiwa musiman biasa. Intensitas hujan ekstrem yang dipicu kombinasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjelma menjadi bencana besar. Ratusan bahkan lebih dari seribu nyawa melayang, sementara banyak lainnya dinyatakan hilang atau mengalami luka serius. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan rumah warga rusak, ratusan fasilitas umum lumpuh, dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi dari ruang hidupnya. Kerugian ekonomi ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah, menghantam sendi-sendi perekonomian lokal sekaligus memberi beban tambahan bagi ekonomi nasional.

Namun, korban bencana tidak berhenti pada manusia. Alam dan satwa liar ikut menanggung derita yang sering luput dari perhatian. Banjir dan longsor menghancurkan habitat, memutus koridor ekologi, dan memaksa satwa keluar dari ruang hidup alaminya. Laporan media internasional The Guardian (12/12/2025) menyoroti kondisi memprihatinkan orangutan Tapanuli, spesies yang telah berstatus sangat terancam punah. Populasinya disebut menghadapi “gangguan pada level kepunahan”, dengan puluhan individu dilaporkan mati dan wilayah habitatnya rusak parah akibat bencana.