Rocky Gerung Blak-blakan, Marah dan Kecewa Saat Ditolak KNPI, PMII, KBPPP, Ansor, Sapma & 4 Ormas

TRIBUNJAMBI.COM- Pengamat politik Rocky Gerung kembali ditolak saat ingin mengisi acara di daerah. 

Kali ini Rocky Gerung ditolak saat mengisi diskusi dan seminar di Tuban, Jawa Timur, Selasa (19/3/2019)

Terdapat sembilan ormas yang menolak kehadiran Rocky Gerung di Tuban.

Hal ini tentu membuat Rocky Gerung kecewa karena diskusinya batal karena penolakan sejumlah ormas.

Rocky Gerung menggelar jumpa pers khusus membahas penolakan ormas hingga diskusi yang mengundang dirinya batal.

 Baca: DPP Partai Golkar Berhentikan Erwin Aksa, Pasca Menyatakan Dukungan Pada Capres Prabowo-Sandi

Baca: VIDEO: Raffi Ahmad Hijrah Jadi Lebih Alim dan Rajin Ibadah, Nagita Slavina Ketakutan

Baca: Realisasi Pelaporan SPT Tahunan di Jambi Baru 30 Persen, Dirjen Pajak Jambi Buka Layanan di Mal

Sedianya Rocky Gerung diundang narasumber diskusi bertajuk "Membangun Bangsa Berakal Sehat" diselenggarakan Yayasan Ponpes Yanbu'tul Ulum Desa Sumurgung, Tuban, Selasa (19/3/2019).

Namun sembilan ormas menolak kedatangan Rocky Gerung hingga panitia membatalkan acara.

Saat jumpa pers tersebut, Rocky Gerung bicara blak-blakan soal penolakan yang dikaitkan dengan demokrasi. 

Rocky Gerung mengatakan, di balik batalnya diskusi di Tuban, mengindikasikan adanya gejala ketidakpahaman masyarakat tentang konsep demokrasi.

Menurut Rocky, konsep demokrasi sebenarnya menghendaki semua isu di tengah masyarakat boleh dipercakapkan, kecuali yang dilarang.

"Tapi sekarang justru dibalik, menjadi semua yang boleh adalah yang diizinkan. Itu paradoksnya," kata Rocky Gerung.

Baca: Puluhan Orang Hadiri Upacara Pemakaman Buaya Tua yang Mati Misterius

Baca: Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyitaan Uang Ratusan Juta oleh KPK di Kantor Menteri Agama

Baca: KPK Kembali ke Jambi, 9 Penyidik Bawa Lima Koper, 25 Anggota DPRD Jambi Akan Diperiksa

Rocky menganggap batalnya acara diskusi tersebut sebagai ketidakmampuan negara dalam memfasilitasi aktivitas politik masyarakat.

"Apalagi sekarang tahun politik. Seharusnya seluruh percakapan politik harus diperluas bukannya malah dipersempit," anggapnya.

Adanya alasan yang menyebut bahwa tokoh pembicara nasional wajib mendapat izin resmi dari Polda Jatim.