Isi RUU Permusikan, Penjelasan Kenapa Ditolak dan Kontroversi Pasal 5, Dianggap Membatasai Ekspresi

Danilla menuturkan, kesejahteraan musisi sudah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Hak Cipta.

"Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Pelindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu; jadi untuk apa lagi RUU Permusikan ini," ujarnya.

"Kami tetap mendukung upaya menyejahterakan musisi dan terbentuknya ekosistem industri musik yang lebih baik, hanya caranya bukan dengan mengesahkan RUU ini," lanjut Danilla.

Larangan di Pasal 5 RUU Permusikan

Sebelumnya, musisi Glenn Fredly dan Rian d'Masiv mendatangi Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Kedua musisi itu menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo, anggota Komisi X Maruarar Sirait, dan anggota Komisi X Anang Hermansyah.

Kedua musisi itu meminta agar draf RUU Permusikan yang saat ini tengah dibahas itu diperbaiki.

RUU itu sudah sendiri telah diajukan tahun 2017 dan diharapkan bisa disyahkan tahun ini.

Namun para musisi melihat draf RUU Permusikan itu sangat menganggu mereka.

Salah satu pasal yang dipersoalkan dan cukup menggelitik adalah Pasal R RUU Permusikan.

Pasal itu membahas soal larangan dalam penciptaan musik.

Salah satu di Pasal 5 itu membahas, dalam proses kreasi musisi dilarang mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum.

Dilarang membuat konten pornografi, dilarang memprovokasi pertentangan antarkelompok, dilarang menodai agama, dilarang membawa pengaruh negatif budaya asing dan dilarang merendahkan harkat serta martabat manusia.

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Inosentius Samsul, mengatakan, Badan Keahlian menyusun naskah akademik berdasarkan permintaan.

Permintaan RUU Permusikan itu datang dari Anang Hermansyah, anggota Komisi X DPR.