Daftar Kasus Lain yang Bisa 'Menjerat' Ahok BTP Setelah Keluar Penjara, Ini Analisisnya

Pemprov DKI membeli lahan seluas 36,441 meter persegi dengan harga NJOP tanpa penambahan atau setara dengan Rp 755 miliar. Namun, pembayaran tidak segera dilakukan karena terkendala proses administratif.

Baru pada 31 Desember 2014, Pemprov DKI melakukan transaksi pembayaran melalui Bank DKI sekitar pukul 19.00.

Pihak RS Sumber Waras mengatakan tidak ada pemberitahuan oleh Pemprov DKI terkait transfer yang dilakukan.

Pembayaraan diketahui sudah lunas ketika pihak RS Sumber Waras memeriksa jumlah saldo pada 5 Januari 2015.

 Gunung Agung Erupsi Akibatkan Hujan Abu di Bali, Kejadian Sekitar 4 Menit, Ini Daerah yang Kena

 Ramalan Kesehatan & Karir Zodiak Jumat 11 Januari 2019 - Zodiak Ini Waspada Kesehatan Virgo Ambisius

 Kronologi Rutan Solo Ricuh, Massa Gedor Mobil Tahanan yang Diparkir di Depan Rutan

3. Pemprov DKI Jakarta melunasi pembayaran lahan Sumber Waras karena Pada 9 Desember 2014, secara resmi terjadi pembatalan kontrak antara RS Sumber Waras dengan Ciputra.

Kontrak itu batal karena Ciputra tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada. Pada tanggal tersebut juga dikembalikan DP sebesar Rp 50 miliar yang sebelumnya diberikan oleh Ciputra.

4. Dalam perjanjian tersebut, RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan seluas 36.441 meter yang sudah dibeli Pemprov DKI. RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan dua tahun setelah pembayaran diterima atau pada 31 Desember 2017.

5. Lahan seluas 36.441 meter persegi, sebelumnya digunakan oleh RS Sumber Waras sebagai poliklinik, ruang perawatan, klinik spesialis, ICU, ICCU, Apotek, Akademi Keperawatan , dan asrama.

Lalu bagaimanakah peran Ahok dalam pembelian lahan RS Sumber Waras? Inilah selengkapnya dikutip dari kompas.com :

- Pada 12 Mei 2014, Basuki yang masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur itu pertama kali menyampaikan niatnya membangun RS khusus kanker dan jantung kepada media.

Saat itu, Basuki ingin membangun rumah sakit untuk membantu RS Kanker Dharmais dan Harapan Kita yang pasiennya membeludak.

Bahkan, saat itu, Pemerintah Provinsi DKI mengaku telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk pembelian lahan RS Sumber Waras.

Rencananya, lahan RS Sumber Waras akan dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014.

Pembangunan RS itu juga dilakukan untuk mengubah rencana komersialisasi lahan yang dilakukan oleh PT Ciputra Karya Utama.

Perusahaan itu ingin mengubah peruntukan lahan RS Sumber Waras menjadi mal.