Viral Medsos

Viral Nisan Berbentuk Salib Dipotong, Sri Sultan: "Itu Manis dan Asinnya Dilebih-lebihkan"

"Ini pembelajaran bagi kita semua bahwa agama dan simbol-simbol keagamaan dijamin dalam konstitusi."

Editor: Nani Rachmaini
twitter.com/kratonjogja
Sri Sultan Hamengkubuwono X 

"Ketika ada persoalan, bisa diselesaikan. Kalau memang nggak mampu, bisa (koordinasi) ke atas," sambungnya.

Orang nomor satu di DIY tersebut kembali menitipkan pesan kepada pembina wilayah agar selalu menjunjung tinggi dan menjaga kerukunan warganya melalui tiga hal yakni 'ngono ning ojo ngono', 'tepo sliro', dan 'sithik iding'.

"Di Kotagede itu, pemahaman saya, 'sithik iding' ada. Bagaimana dia dimakamkan di situ, warga juga melayat, juga ikut berperan mengantarkan jenazah tanpa membedakan asal-usul dan agama," bebernya.

Selanjutnya, untuk unsur 'tepo sliro' juga diwujudkan dalan prosesi pemakaman yang guyub, rukun, dan harmonis.

Ia pun menilai, bahwa kesepakatan warga itu baik untuk menjaga harmoni di masyarakat.

"Tapi sebagai pejabat pembina wilayah, harus bisa mengingatkan kalau ada aspek yang menyalahi aturan."

"Soal peraturan perundang-undangan, pembina wilayah yang lebih tahu."

Baca: Ketika Zumi Zola Pernah Diingatkan KPK Akan Ada OTT, Namun Tetap Saja Terjerat Kasus Korupsi

Baca: Hadirkan Paket Nelpon Sepuasnya ke Sesama dan 250 menit ke Operator lain Cuma Rp 40 Ribu

Baca: Mantan Kadishut Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Ini Perannya di Kasus Perumahan PNS Sarolangun

"Peraturan UU yg lebih tahu pembina wilayah. Sehingga jangan sampai begitu. Jangan sampai menumbuhkan prasangka intoleransi ataupun memojokan seseorang dalam kondisi tidak ada pilihan lain," bebernya.

Sultan meminta pada semua pihak, baik masyarakat maupun pembina wilayah, agar selalu berhati-hati di dalam melangkah.

Peristiwa ini, harapnya, dapat dijadikan perhatian sebagai pembelajaran bersama.

"Semua itu bukan didasari pada aspek intoleransi seperti yang disangkakan. Meskipun mungkin memotong salib dan sebagainya berasumsi intoleransi."

"Karena sebenarnya warga tidak berpikir ke situ," terangnya.

Sultan menuturkan, ia sebagai kepala daerah memiliki kewajiban menjaga Yogya agar selalu memiliki toleransi tinggi.

Menurutnya demokratisasi di Yogya tidak ada artinya kalau pada akhirnya terjadi intoleransi dengan dampak yang merugikan bagi kebersamaan.

"Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved