Intruksi PP 49, Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, Ini Kata Pemkab Batanghari

"Mereka semua merupakan honorer dari Kemenkes bukan dari pemda. Itu yang harus diketahui masyarakat, sehingga tidak ada salah paham nantinya,"

Intruksi PP 49, Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, Ini Kata Pemkab Batanghari
TRIBUN JAMBI/ABDULLAH USMAN
Pelantikan pejabat Batanghari, beberapa waktu lalu 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah Kabupaten Batanghari, sampai saat ini baru menerima usulan untuk tenaga medis.

Terkait pengangkatan honorer sesuai wacana presiden sesuai PP No 49 Tahun 2018 di Batanghari, intruksi terkait itu belum ada. Namun, hanya ada dari Kemenkes ada pengajuan untuk pengangkatan tenaga honorer," sebut Kepala BKPSDMD M Rifai Kadir, kepada Tribunjambi.com, Minggu (9/12/2018).

Menurutnya, untuk di Batanghari, terkait pengangkatan tenaga honorer dari Kemenkes, sudah ada usulan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara langsung, sebanyak tujuh orang tenaga bidan dari tenaga medis.

Baca: Hasil Liga Italia Tadi Malam, Roma Ditahan Imbang, Berikut Jadwal Big Match Ac Milan vs Torino

Baca: Sekeluarga Dibantai KKB di Nduga Papua, Nasib Irawan Mujur Luput Dari Maut Saat Sedang Pasang Kabel

"Mereka semua merupakan honorer dari Kemenkes bukan dari pemda. Itu yang harus diketahui masyarakat, sehingga tidak ada salah paham nantinya," jelasnya.

Syarat pada pengangkatan pertama honorer tersebut jelas Rifai Kadir, batas usia mereka harus 35 tahun. Hanya saja, ada surat baru lagi yang dikeluarkan pemerintah, bahwa pengajuan bisa dilakukan untuk honorer usia di bawah 40 tahun.

"Kita masih menunggu surat dari aparatur sipil negara menpan, dan petujuk teknis administrasi BKN," beber Rifai.

Menurutnya kebijakan tersebut akan berlaku pada tahun 2019 mendatang, dengan sebelumnnya para peserta honorer tenaga kesehatan pusat tersebut telah mendaftarkan diri persyaratan pengangkatan mereka kepusat.

"Sampai saat ini terkait PP 49 tahun 2018 memang belum ada intruksi resmi ke kita, begitu pula untuk honorer dinas kesehatan dari pemda yang ada itu hanya honorer dari pusat," tegasnya. (*)

Baca: Klasifikasi Disabilitas yang Bisa Untuk Memilih di Pilpres dan Pileg 2019 Menurut KPU Provinsi Jambi

Baca: Live Streaming Persija Vs Mitra Kukar, Live Indosiar, Siaran Langsung Vidio.com, Mulai 15.30 WIB

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved