Sudirman Said: Tren Korupsi di Era Jokowi Menyedihkan, 600 Pejabat Publik Terjerat Kasus

Sudirman Said: Tren Korupsi di Era Jokowi Menyedihkan, 600 Pejabat Publik Terjerat Kasus

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Perilaku penyelenggara negara terkait korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, memburuk.

Berdasarkan data yang ia miliki, jumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dalam empat tahun terakhir lebih banyak jika dibandingkan pada periode 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Sudirman mengungkapkan, selama 15 tahun terdapat 600 pejabat publik terjerat kasus korupsi. Sebanyak 302 orang di antaranya terkait kasus korupsi yang terjadi pada empat tahun terakhir.

"Saya punya data dari 600 pejabat publik yang terkena urusan korupsi itu 302 di antaranya terjadi di empat tahun terakhir.

Ini satu tren yang sangat menyedihkan," ujar Sudirman seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

Selain itu, lanjut Sudirman, jumlah kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga lebih banyak.

Baca juga

Sebut Soeharto Gurunya Korupsi, Ahmad Basarah PDIP Akan Dilaporkan Partai Berkarya

Deretan Skandal dan Kebobrokan di Liga Indonesia, Mulai Korupsi di PSSI hingga Todong Pistol

80 Persen Massa Reuni 212 Disinyalir Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan Anti Jokowi

Tas Bayi Ditaruh Pengendara Motor di Median Bikin Heboh, Polisi Turunkan Tim Gegana untuk Diledakkan

Dari 91 kepala daerah yang ditangkap KPK, 46 orang di antaranya merupakan pejabat di era pemerintahan Presiden Jokowi.

"10 tahun (periode sebelumnya) yang lalu hanya 45 (kepala daerah). Jadi ini proses pemburukan," kata Sudirman.

Ia pun menyinggung sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara yang terjerat kasus korupsi.

Catatan Kompas.com, setidaknya ada empat pimpinan lembaga tinggi negara yang terlibat kasus, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Betul bahwa presiden itu eksekutif tetapi kan dia punya fungsi kepala negara dan pasti bisa mewarnai MK bisa dipimpin oleh orang seperti apa, MA dipimpin oleh orang seperti apa, DPR dipimpin oleh orang seperti apa," ucapnya.

Sudirman berpendapat, memburuknya praktik korupsi terjadi karena ada kecenderungan melemahnya fungsi kontrol sosial. Di sisi lain ia juga melihat lemahnya sistem pengawasan oleh pemerintah.

"Saya katakan bahwa sekarang ini sedang ada kecenderungan pelemahan sistem kontrol dan check and balance," ujar calon anggota legislatif dari Partai Gerindra itu.

Baca juga

Ketua KPK Komentari Pidato Prabowo yang Sebut Korupsi Indonesia Stadium 4, Bandingkan dengan Orba

Pidato Prabowo soal Korupsi Tak Bisa Dikaitkan dengan Pencaleg-an Eks Koruptor, karena Sudah Kapok

Bank Mandiri Jajaki Kerjasama dengan Platform Percakapan, untuk Transaksi Pembayaran Secara Digital

Mutasi Jabatan di Lingkungan TNI, Menantu Luhut Binsar Panjaitan Jadi Komandan Paspampres

Kritik semua pihak

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan bahwa pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Singapura mengenai korupsi di Indonesia merupakan kritik yang ditujukan kepada semua pihak, termasuk partainya.

Hal itu ia katakan saat ditanya mengenai pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan, pidato Prabowo yang ingin mengurangi korupsi tidak sejalan dengan sikapnya di internal partai yang tidak mencoret caleg eks koruptor pada Pemilu 2019.

"Ketika Pak Prabowo ngomong kan menyangkut semuanya. Buat semuanya, buat kita semua. Buat saya. Supaya korupsi itu tidak jadi ancaman sebuah bangsa," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Muzani mengatakan, dalam pidato soal korupsi, Prabowo tengah menggambarkan kondisi di Indonesia dan tidak menuduh pemerintah gagal dalam memberantas korupsi.

Menurut dia, pernyataan Prabowo merupakan sebuah bentuk otokritik.

"Kan beliau tidak menuduh siapa-siapa kalau saudara ikuti pidato secara utuh. Jadi jangan ada yang merasa tertuduh," kata Muzani.

"Yang dikatakan oleh Pak Prabowo adalah bahwa ini adalah sesuatu yang sudah kronis, self-corection dan itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa melaju dengan baik.

Lambat karena ada ini (korupsi). Ini terjadi di semua sektor, di swasta, negeri, kira-kira seperti itu," ucapnya.

Baca juga

Soal Wagub DKI, Gerindra dan PKS Kembali Tak Sejalan. M Taufik: Mau Dua Langsung?

Gugat Boeing Atas Kecelakaan Lion JT 610, Firma Hukum Ribbeck Law Chartered Tawarkan Bantuan Gratis

Fraksi PKS dan Hanura Pertanyakan Pengelolaan Pulau Reklamasi oleh Jakpro

Harga BBM Nonsubsidi akan Diturunkan Pekan Depan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Tren Korupsi di Era Jokowi Menyedihkan",