'Pidato Prabowo soal Korupsi Tak Bisa Dikaitkan dengan Pencaleg-an Eks Koruptor, karena Sudah Kapok'
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai, tidak ada masalah dengan keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meloloskan eks koruptor sebagai calon anggota legislatif dinilai Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid tidak ada masalah.
Menurut dia, orang tersebut sudah menjalankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
"Orang yang sudah dihukum, sudah mendapat sanksi, sudah kapok, sudah bertobat, sudah berjanji tidak akan mengulangi dan janji jadi orang baik. Lalu siap diawasi dan dibina, siap diberi sanksi yang paling berat dari masyarakat dalam hal ini dari partai, maka perlu mendapat haknya lagi untuk jadi caleg," ujar Sodik ketika dihubungi, Jumat (30/11/2018).
Baca: Tersinggung Pidato Prabowo, Ojol di Jember Demo: Jangan Hina Pekerjaan Kami
Baca: Timses Jokowi Sebut Guru dari Korupsi Itu Soeharto, Prabowo Seperti Memercik Air di Dulang
Baca: Bank Mandiri Jajaki Kerjasama dengan Platform Percakapan, untuk Transaksi Pembayaran Secara Digital
Baca: Mutasi Jabatan di Lingkungan TNI, Menantu Luhut Binsar Panjaitan Jadi Komandan Paspampres
Hal itu disampaikan Sodik menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengkritik pidato Prabowo di Singapura.
Pidato Prabowo soal korupsi di Indonesia dinilai tidak sejalan dengan perbuatannya yang meloloskan caleg eks koruptor.
Sodik mengatakan, pidato Prabowo tersebut tidak bisa dikaitkan dengan daftar caleg Gerindra.
Menurut dia, Prabowo sedang menegaskan perlunya pemberantasan yang efektif terhadap budaya korupsi ini.
Strategi pemberantasan korupsi itu harus efektif dan memberikan efek jera.
"Yang dimaksud Prabowo adalah peningkatan keseriusan dan kesungguhan dalam pemberantasan, pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penghukuman yang efektif dan berat yang membuat kapok," kata Sodik.
Namun, mereka yang sudah menjalankan hukumannya harus dibina dan diberikan haknya, termasuk hak politik.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengatakan, ada ketidaksesuaian antara pidato Prabowo di Singapura mengenai korupsi di Indonesia.
Pada sebuah forum, Prabowo menyebutkan bahwa kondisi korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Hasto mengatakan, pidato Prabowo yang ingin mengurangi korupsi tidak sejalan dengan sikapnya di internal partai.
Baca: Caleg Eks Napi Koruptor, Diumumkan di Website Resmi KPU
Baca: Bawaslu Jambi Rilis 9 Nama Eks Napi Ikut Nyaleg, Ada Mantan Sekda
Baca: Soal Wagub DKI, Gerindra dan PKS Kembali Tak Sejalan. M Taufik: Mau Dua Langsung?
Baca: Gugat Boeing Atas Kecelakaan Lion JT 610, Firma Hukum Ribbeck Law Chartered Tawarkan Bantuan Gratis
"Jadi, orang melihat beda antara retorika dan sebuah tindakan nyata. Ini yang kami sayangkan. Mencoret caleg eks koruptor saja Pak Prabowo tidak bisa. Kemudian, mengatakan kita stadium 4 dalam korupsi," ujar Hasto.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gerindra: Pidato Prabowo soal Korupsi Tak Bisa Dikaitkan dengan Caleg Eks Koruptor"
