Kerap Kritik Istana, Fahri Hamzah Disebut Anti Pemerintah, Berikan Petikan Teks Sumpah Sebagai DPR

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah membantah jika dirinya anti pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @Fahrihamzah yang diunggah pada Sabtu (6/10/2018).

Fahri Hamzah mengatakan membantah tudingan anti pemerintah setelah dirinya kerap memberikan kritik kepada istana terkait penanganan pasca gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga Daerah Pemilihannya.

Menurut Fahri, ia hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Baca: Bukan Tepuk Tangan Biasa, Arti Mengharukan Tepukan Jokowi di Pembukaan Asian Para Games 2018

Baca: Pangkat Tentara Bisa Dilihat Dari Mobil Dinasnya, Ketemu yang Ini di Jalan Prajurit TNI Mesti Hormat

Untuk memperkuat omongannya, Fahri bahkan menunjukkan petikan teks sumpahnya sebagai anggota DPR.

Dalam unggahannya Fahri Hamzah mengatakan jika bantuan untuk Lombok banyak yang belum diterima oleh masyarakat.

Ia pun mengaku akan melaporkan hasil temuannya terkait hal itu.

"Apa yang seharian mengelilingi pulau Lombok hari ini terutama di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan kabupaten Lombok Timur (Lotim) adalah fakta bahwa apa yang dipidatokan oleh pemimpin dan dijanjikan kepada rakyat dengan kenyataannya adalah jauh panggang dari api. #TimwasPBNS," ujar Fahri.

Menurut Fahri Hamzah, penanganan bencana di Lombok bisa dijadikan pelajaran dan jujur jika pengelolaan bencana di Indoneia masih bermasalah.

"Dari Lombok kita HARUS jujur. Dari LOMBOK kita HARUS belajar. Dan Dari 2 Pulau BESAR di NTB: Sumbawa dan Lombok yang Dihantam gempa besar bertubi kita harus mau terbuka bahwa kemampuan kita mengelola bencana masih bermasalah, kalau tidak mau disebut berdusta. #TimwasPBNS," cuitnya.

Baca: Bocah 7 Tahun Hanyut di Sungai Batang Asai, Warga Pasar Gerabak Geger

Baca: Pangkat Tentara Bisa Dilihat Dari Mobil Dinasnya, Ketemu yang Ini di Jalan Prajurit TNI Mesti Hormat

"Besok saya Akan laporkan kronologinya tapi malam ini bacalah 2 HL sebuah koran ternama di Mataram ibukota NTB Hari ini dan sebelumnya...judulnya menggambarkan apa yang memang ada di lapangan...semoga musibah sulawesi tak bernasib sama....#TimwasPBNS," tulis Fahri.

"Ini teks sumpah saya sebagai anggota @DPR_RI bahwa memperjuangkan Daerah Pemilihan dan aspirasi rakyatnya adalah kewajiban...jadi ini bukan anti pemerintah...saya lagi bertugas...di Era terbuka seperti sekarang...#TimwasPBNS," imbuhnya.

Dalam teks tersebut dimuat "..bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kempentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Lebih lanjut, Fahri Hamzah mengatakan jika dirinya sebagai pejabat juga tidak libur bekerja.

Ia mengungkapkan apabila ratusan ribu masyarakat NTB masih merana pasca gempa.

"Di era terbuka ini, Silahkan pemerintah membuat bantahan...ada : @KemenkeuRI @KemenPU @KemensosRI @BNPB_Indonesia dan banyak lagi....bantah data saya besok. Saya juga pejabat dan Gak libur bekerja. Ratusan ribu rakyat NTB masih merana...#TimwasPBNS," kata Fahri.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koodrinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta agar semua pihak tetap memperhatikan Lombok.

Baca: Live Streaming Trans 7 MotoGP Thailand 2018, Marquez Terdepan Ini Urutan Start Pebalap

Satu di antaranya adalah dengan terus menggenjot percepatan rekonstruksi lombok pasca gempa beberapa bulan lalu.

"Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2018 untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa," ujarnya saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Jumat (5/10/2018), dikutip Kompas.com.

Puan mengungjapkan jika target penyelesaian rekonstruksi rumah penduduk adalah Maret 2019 mendatang.

Untuk itu, pada Oktober 2018, rencana aksi rekonstruksi harus dilakukan.

Kemudian pada akhir Desember 2018 normalisasi pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perkenomian haris diselesaikan.

Sementara itu, diberitakan Tribunnews, Jumat (5/10/2018), Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut jika pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk renovasi 23 rumah korban gempa Lombok.

"23 ribu rumah yang sudah diverifikasi, rusak sedang, ringan, ada berat juga. Anggarannya sekitar Rp 500-an miliar. Insya Allah bisa selesai 2018-2019," ujar Askolani di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2018).

Hingga awal Oktober 2018, dilaporkan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan data dari Posko PBD Provinsi, ada 564 korban meninggal dunia akibar gempa Gempa 6,4 SR (24 Juli 2018), 7,0 SR (5 Agustus 2018), 6,2 SR (9 Agustus 2018) dan 6,9 SR (19 Agustus 2018).

Sedangkan korban luka-luka sebanyak 1.584 orang.

Kemudian 445.343 orang lainnya dilaporkan mengungsi.

Adapun rumah yang rusak tercatat 149.715 unit.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Bantah Anti Pemerintah, Fahri Hamzah Tunjukkan Teks Sumpahnya, http://wow.tribunnews.com/2018/10/07/bantah-anti-pemerintah-fahri-hamzah-tunjukkan-teks-sumpahnya?page=all.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Mohamad Yoenus