Strategi 'Elit' Jokowi: Cabut Laporan Ijazah Palsu, Sinyal Damai dengan Roy Suryo Cs dan Rebranding?

TRIBUNJAMBI.COM - Kabar mengenai niat mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencabut laporan dugaan ijazah palsu, yang menyeret nama-nama seperti Roy Suryo Cs telah memicu perbincangan hangat.

Langkah yang diinterpretasikan sebagai upaya perdamaian ini dinilai bukan sekadar urusan hukum.

Melainkan sebuah manuver politik strategis untuk memulihkan citra dan menggeser fokus isu kebangsaan yang lebih fundamental.

Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya, Heru Subagia, memberikan analisis mendalamnya.

Dia melihat keputusan potensial Jokowi ini dari tiga lensa utama: strategi politik praktis, kontribusi bagi bangsa, dan pendekatan kompromi.

Manuver Politik

Heru Subagia menilai bahwa niat damai Jokowi adalah langkah yang sangat dibutuhkan untuk "memulihkan citra" di mata publik, terutama di tengah isu ijazah palsu yang terus bergulir.

"Secara politik praktis, saya melihat Jokowi membutuhkan langkah baru untuk memulihkan citranya," ujar Heru dalam wawancara pada Kamis (2/10/2025).

Baca juga: Relawan Ungkap Jokowi Kaget Abu Bakar Baasyir Datang ke Solo dan Beri Nasihat: Pulang ke Hukum Islam

Baca juga: Pelaku Perampokan Berujung Maut di Jambi Dikabarkan Ditangkap di Lampung, Netter: Info Grup RT

Baca juga: Kisah Evakuasi 7 Korban Tewas dan 5 Selamat dari Serangan KKB Papua, Nando Bertahan 5 Hari di Lubang

Ia menyoroti bahwa isu dugaan ijazah palsu tampaknya mulai meluas dan bahkan memengaruhi reputasi putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bagi Heru, dalam politik, citra positif adalah fondasi utama untuk membangun pengakuan, kecintaan, dan bahkan menjadi panutan.

Selain itu, Heru mengaitkan langkah ini dengan dugaan posisi Jokowi yang kini menjadi dewan pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Oleh karena itu, mencabut tuntutan dapat dilihat sebagai "strategi politik praktis" yang berfokus pada pembentukan citra politik yang lebih baik—terbuka, bersahabat, dan elegan.

Mengalihkan Fokus

Lebih jauh, Heru melihat potensi pencabutan laporan ini sebagai kontribusi positif bagi kepentingan bangsa yang lebih besar.

"Langkah Jokowi untuk menarik laporan terhadap pihak-pihak tersebut saya anggap sangat positif," tegas Heru.

Menurutnya, ini adalah kesempatan bagi Jokowi untuk tampil sebagai mantan Presiden yang "paham konteks kekinian".

Indonesia, kata Heru, saat ini membutuhkan perhatian dan energi untuk fokus pada isu-isu fundamental seperti tenaga kerja, pangan, pengangguran, ekonomi, hingga lingkungan hidup, bukan berkutat pada polemik ijazah yang tak berujung.