Sidang Kasus Dugaan Korupsi Embung Tebo, Jaksa Hadirkan Enam Saksi

Dalam sidang yang akan dipimpin ketua majelis hakim Dedy Muchti Nugroho itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam saksi.

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Embung Tebo, Jaksa Hadirkan Enam Saksi
tribunjambi/mahreza
JPU menghadirkan enam saksi dalam perkara dugaan korupsi embung Tebo 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 kembali digelar, Senin (1/10).

Sidang digelar di Pengadilan Tindak Piiana Korupsi (Tipikor) Jambi dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
Dalam sidang yang akan dipimpin ketua majelis hakim Dedy Muchti Nugroho itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam saksi.

Baca: Kasus Embung Tebo: Tiga Saksi Ini Kembali Dihadirkan, Ada Apa?

Di antaranya, Asep Irawan dan Ridwan Siregar selaku peneliti kontrak, Dolok Saribu selaku pemeriksa hasil pekerjaan, Muhammad Zaidi dan Hendra Yusfikar selaku sekretaris dan bendahara pejabat penata urusan keuangan, dan Muslim selaku ketua tim pemeriksa dari Inspektorat.

Untuk diketahui, kasus ini menjerat empat terdakwa. Di antaranya, Sarjono sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo selaku Pengguna Anggaran (PA), Kembar Nainggolan selaku Kabid Pertanian Tebo sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Faisal Utama selaku Kuasa Direktur CV Persada Antar Nusa, dan Jonaita Nasir selaku pemilik proyek.

Baca: Pengadilan Tipikor Jambi Terima 33 Perkara Korupsi Hingga Agustus 2018, 22 Putus

Keempatnya diduga telah melakukan penyalahgunaan dana proyek Pengadaan Konstruksi Embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

Dari proyek 100 persen, pekerjaannya baru diselesaikan sekitar 80,799%, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4).

Baca: Kasus Pembangunan Embung Tebo, Dua Direktur Perusahaan Konsultan Hadir Sebagai Saksi

Perbuatan keempat terdakwa secara primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Secara subsidair, perbuatan keempat terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved