DPR dan Pemerintah Belum Selesai Bahas UU Terorisme, Sudah Berlangsung 5 Jam

Selama lima jam pembahasan revisi undang-undang Terorisme, panitia kerja DPR dan pemerintah masih belum mendapatkan hasil

DPR dan Pemerintah Belum Selesai Bahas UU Terorisme, Sudah Berlangsung 5 Jam
Warta Kota/henry lopulalan
Suasana pansus RUU Antiterorisme lagi berdiskusi dengan tim pemerintah pembahasan hasil revisi UU Antiterorisme di Gedung DPR, Komplek parlemen, Senayan, JAkarta Pusat, Rabu(23/5/2018). Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismeditargetkan dibawa ke paripurna pada Jumat (25/5) 

Sementara PDIP yang diwakili oleh Risa Mariska mengatakan bahwa sedari awal fraksi tetap bertahan pada opsi pertama bersama PKB. Alasannya, aksi terorisme tidak terbatas pada motif-motif tersebut.

"Alasannya kan bisa macam-macam. Bukan hanya politik dan ideologi, bisa juga soal ekonomi, sehingga kami beranggapan bahwa opsi pertama sudah memenuhi unsur kejahatan asalnya (core crime)," tukasnya.

Pelibatan TNI Dengan Perpres

Mengenai pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi teror yang sempat menjadi polemik, akhirnya disepakati oleh pemerintah dan DPR.

Kesepakatan yang dimaksud adalah harus adanya peraturan presiden (Perpres) yang dirancang hanya untuk keterlibatan TNI.

"Semuanya nanti ada di Perpres. Itu sudah sepakat. Perpres akan mengatur sejauh apa nantinya TNI terlibat," ucap Asrul Sani.

Kendati demikian, Perpres tidak akan begitu saja diterapkan. Kesepakatan berikutnya, Perpres harus melalui konsultasi dengan DPR sebagai suatu keputusan politik.

"Nanti akan dikonsultasikan dulu di DPR, karena menyangkut dalam putusan politik," jelasnya.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Enny Nurbaningsih menjelaskan, TNI saat ini sudah dapat berperan untuk menanggulangi terorisme. Undang-undang TNI sudah mengatur hal tersebut, sedangkan pembahasan kali ini untuk merinci secara keseluruhan.

"Tanpa ada undang-undang ini, TNI sudah bisa bergerak karena punya UU sendiri. Dia hanya butuh teknis untuk menindaklanjuti, pendelegasiannya itu," ucapnya.

Halaman
123
Editor: Leonardus Yoga Wijanarko
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved