DPR dan Pemerintah Belum Selesai Bahas UU Terorisme, Sudah Berlangsung 5 Jam

Selama lima jam pembahasan revisi undang-undang Terorisme, panitia kerja DPR dan pemerintah masih belum mendapatkan hasil

DPR dan Pemerintah Belum Selesai Bahas UU Terorisme, Sudah Berlangsung 5 Jam
Warta Kota/henry lopulalan
Suasana pansus RUU Antiterorisme lagi berdiskusi dengan tim pemerintah pembahasan hasil revisi UU Antiterorisme di Gedung DPR, Komplek parlemen, Senayan, JAkarta Pusat, Rabu(23/5/2018). Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismeditargetkan dibawa ke paripurna pada Jumat (25/5) 

TRIBUNJAMBI.COM - Selama lima jam pembahasan revisi undang-undang Terorisme, panitia kerja DPR dan pemerintah masih belum mendapatkan hasil mengenai defenisi terorisme dan menyisakan dua pilihan.

Definisi pertama, "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional."

Definisi kedua, "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan."

Ketua rapat tim perumus Panja RUU Terorisme, Supiyadin Aries Saputra menyatakan bahwa kedua pilihan itu akan diputuskan di dalam rapat kerja antara pemerintah dan DPR.

"Kami sepakat agar besok saja diputuskan. Kita juga akan mendengarkan alasan logis dari mereka," katanya usai rapat di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (23/5).

Selama rapat berlangsung, pemerintah berganti sikap setelah skorsing. Mereka yang awalnya mempertahankan argumen terhadap definisi pertama, beralih kepada pilihan definisi kedua.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Enny Nurbaningsih menjelaskan, perubahan sikap semata mengakomodir pilihan mayoritas fraksi.

"Kami mengakomodir argumen yang berkembang di fraksi," ucapnya.

Setidaknya terdapat tujuh fraksi yang sepakat dengan opsi kedua. Anggota Pansus dari PPP, Arsul Sani mengatakan perlu adanya pembatasan motif, agar tidak bermasalah di kemudian hari.

"Dari fraksi kami menganggap jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Makanya, perlu ada pembatasan motif," katanya.

Halaman
123
Editor: Leonardus Yoga Wijanarko
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved