Guru Besar Ini Minta Prabowo Tidak Jadi Bagian dari Pemerintah: Sebut Kekuasaan Bisa Ubah Orang

Guru Besar Ini Minta Prabowo Tidak Jadi Bagian dari Pemerintah: Sebut Kekuasaan Bisa Ubah Orang

TRIBUNJAMBI.COM - Saran diberikan pada Prabowo Subianto dari Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan, Prof Salim Haji Said.

Prof Salim Haji Said mengatakan kekuasaan dapat mengubah seseorang dimanfaatkan orang di sekitarnya.

Diberitakan TribunWow.com, hal ini disampaikan Salim Said saat menjadi narasumber di program 'Selamat Datang Presiden Terpilih' tvOne, Kamis (28/6/2019).

Salim awalnya mengatakan untuk berhati-hati percaya kepada orang yang berkuasa.

Menurutnya, seseorang bisa berubah karena berkuasa.

"Hati-hati kalau bicara politik, kepada orang berkuasa jangan banyak kita menggunakan kata percaya, dia orang baik, tapi kekuasaan itu mengubah orang. Dia mungkin tidak berubah, kekuasaan itu yang mengubah dia, sehingga orang baik yang di dekatnya akan (mengubah dia) jadi korban di sekitar kekuasaan. Terutama presiden Indonesia, itu kekuasaannya besar sekali," ujar Salim yang juga merupakan budayawan ini.

Sehingga menurutnya, desain kekuasaan harus dibuat secara cermat agar tidak disalahgunakan.

Baca: Terjawab, Azka Anak Deddy Corbuzier Ikut Siapa Setelah Ayahnya Mualaf, Atta Halilintar Merinding!

Baca: Benarkah Prabowo Ditinggal? Setelah Putusan MK Capres 02 Itu Persilakan Partai Koalisi Gabung ke 01

Baca: Semua Gugatan 02 Ditolak, Refly Harun Anggap MK Hindari Status Maruf Amin: Agak Dilematis

Baca: Jadwal Lengkap MotoGP Belanda 2019 Mulai Hari Ini, Race 30 Juni 2019, Valentino Rossi Mampu Podium?

"Anda kan tidak bisa meminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang di sekitar presiden, yang kita akan mintai pertanggungjawaban adalah presiden yang kita pilih. Kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab."

"Oleh sebab itu kita harus jaga, ada kontrol. Kontrol itu perlu dan dilembagakan," tutur Salim.

Ia lantas memberikan saran kepada capres Kubu 02 Prabowo Subianto yang gagal memenangkan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019), sehingga capres 01 Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin Indonesia lagi 5 tahun ke depan.

Salim meminta agar Prabowo tetap menjadi oposisi sebagai kontrol untuk kekusaan pemerintah.

"Saya mau bilang, jenderal Prabowo jangan menjadi bagian pemerintah yang sekarang. Bukan memusuhi, mainkan peranan membangun lembaga oposisi," sarannya.

Baca: Prakiraan BMKG 33 Kota di indnesia, Jambi Hujan Lokal Malam Hari, Bagaimana Kota Lainnya?

Baca: Premier, Simak Sinopsis Film Spiderman: Far From Home, Movie Pertama Setelah Avengers: Endgame

Baca: KISAH VIRAL - Berkat Perjuangan Selama 17 Tahun Gadis Tunarungu Diterima di 7 Universitas Ternama

Baca: Tahun Ini Dinas PUPR Alokasikan Rp 200 Miliar Untuk Perbaiki Jalan dan Infrastruktur di Tanjab Timur

Hal ini menurutnya oposisi di Indonesia terlihat seperti dimusuhi negara.

"Sebab oposisi ini kan dianggap hantu di Indonesia, ditangkepin, dipenjarain, padahal lembaga itu perlu. Bangsa yang beradab harus ada oposisi."

"Resmi atau tidak. di Amerika tidak ada lembaga itu tapi peranan itu dimainkan. Nah kita harus membuat lembaga itu, ada yang memainkan peranan itu dan tidak dianggap antinegara, anti pemerintah," kata Salim.

"Nah saya berharap Pak prabowo mempelopori itu. Tidak usah jadi menteri, watimpres, tapi lembaga (oposisi) didirikan," pungkasnya.

Lihat videonya di menit ke 3:56

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)