Massa dari Gunung Kembang Geruduk Kantor Bupati Sarolangun, Ini yang Mereka Tuntut

Sejumlah perwakilan dari masyarakat Kelurahan Gunung Kembang, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Sarolangun.

Massa dari Gunung Kembang Geruduk Kantor Bupati Sarolangun, Ini yang Mereka Tuntut
Tribujambi/Wahyu
Massa dari Gunung Kembang geruduk Kantor Bupati Sarolangun. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Stop Perpanjangan HGU PT APTP". 

Laporan wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Sejumlah perwakilan dari masyarakat Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Sarolangun, Rabu (14/3).

Mereka datang dengan membawa sejumlah peralatan demo seperti spanduk bertuliskan "Stop Perpanjangan HGU PT APTP"

Koordinator Lapangan, Ahmad Shodikin dalam orasinya menyampaikan pihaknya menuntut pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP).

Hal ini karena masyarakat menilai PT APTP selaku investor tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Kelurahan Gunung Kembang melainkan hanya mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

"Kami merasakan PT. APTP diduga telah menjajah masyarakat khususnya Kelurahan Gunung Kembang," tegasnya.

Baca: Bongkar Muat di Pelabuhan Muara Sabak Minim, Pelindo Alasan Kondisi Jalan di Tanjabtim Jadi Kendala

Baca: Dipersidangan Terungkap, Orangtua Terdakwa Curanmor, Temui Korban Minta Berdamai

Baca: Diduga Jadi Korban Video Syur, BLACKPINK dan idol K-Pop lainnya terseret kasus grup chat Seungri

Baca: Pelaku Pencurian Motor tidak Akui Pernah Dihukum, Ini Kata Hakim: Bukannya Tobat Malah Tomat

Dalam tuntutannya warga juga menyebutkan, jika selama 30 tahun HGU PT APTP beroperasi tidak terjalin hubungan harmonis dan kurang memberikan manfaat untuk masyarakat terutama masalah tenaga kerja lokal yang tidak menjadi prioritas.

"Selain itu kewajiban perusahaan mengeluarkan CSR, sampai saat ini kami tidak tahu kemana arah dana tersebut," ucapnya.

Masyarakat juga mengatakan, jika PT.APTP telah menggarap kawasan hutan HP seluas 200 hektare yang belum dibebaskan oleh Menteri Kehutanan serta PT.APTP selama ini juga tidak menyediakan lahan plasma untuk masyarakat sesuai dengan amanat UU dan Peraturan Menteri Pertanian sebanyak 20 persen.

"Sudah cukup jelas apa yang dituntut masyarkat. Maka dari itu kami meminta kepada Bupati Sarolangun agar mempertimbangkan kembali untuk mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin HGU PT APTP," tegas Ahmad Shodikin.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved