Pengamat Nilai Target Partisipasi Pemilu 77,5 Persen Terlalu Berat untuk KPU

Laporan wartawan Tribun Jambi Hendri Dunan Naris

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum KPU diberikan beban target angka partisipasi Pemilu sebesar 77,5 Persen. Target tersebut disebut pengamat terlalu berat.

KPU mencatat tren penurunan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu yang telah terjadi. Ada beberapa indikator yang menyebabkan hal itu terjadi.

Dimulai sejak pemilu 1999 angka partisipasi pemilu nasional cukup tinggi yakni 92 persen. Setelah itu tren yang terjadi angka partisipasi pemilih terus menurun. Pada pemilu 2004 angka partisipasi mulai berkurang menjadi 84 persen. Pada pemilu 2009 masih terjadi penurunan menjadi 71 persen angka partisipasi. Lalu pada pemilu 2014 lalu angka partisipasi pemilih masih diangka 73 persen.

"Pada pemilu 2019 ini, KPU akan berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilu," ungkap Apnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Selasa (5/2).

Baca: Dihantam Cuaca Ekstrem, Nelayan di Kuala Tungkal Pilih Jadi Tukang Ojek

Baca: Matahari Bertabur Diskon, dari 70 Persen Hingga Beli 1 Gratis 2

Baca: Penyelenggara Pemilu Diindikasi Berat Sebelah, Ketua DPC Hanura Sarolangun Lapor DKPP

Baca: Dirjen Migas Berencana Bangun Jaringan Gas Rumah Tangga di Sarolangun

Baca: Razia Resto & Cafe, Tim Terpadu Kota Jambi Temukan Banyak Pelanggaran

Apnizal mengungkapkan angka partisipasi pemilih tersebut menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan kesuksesan pemilu 2019 mendatang. Terlebih target yang ingin mereka capai sebesar 77,5 persen.

"Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi," ungkap Apnizal.

Selain itu, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

"Maka untuk meningkatkan angka partisipasi dan melawan inflasi tersebut KPU memunculkan program relawan demokrasi," ungkap Apnizal.

Sementara itu Desy Arianto, pengamat Politik Jambi menilai bila target angka partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen terlalu berat. Target itu harus diwujudkan oleh banyak pihak, bukan hanya beban bagi KPU semata.

"Angka partisipasi yang ingin didongkrak KPU sebesar 77,5 persen itu lumayan berat," ungkap Desy Arianto.

Sedangkan menurut mantan Komisioner KPU ini bahwa angka partisipasi bisa di defeniaikan macam macam. Menurut KPU angka partisipasi itu sebagai ukuran keberhasilan dari penyelenggaraan. Bagi parpol itu angka yang menunjukan angka konstituen mereka yang riil. Dan bagi pemerintah sebagai indikator penyelenggaraan pemilu kedepannya. Baik itu metode, sistem, maupun anggaran.

"Berat bagi KPU itu karena pemilih dibebani dengan adanya lima surat suara," ungkap Desy Arianto.

Baca: Tangkapan Ikan Sungai Menurun, DKP Jambi Tuding Gara-gara PETI

Baca: Herman Teriak Maling, Andini Lalu Dikepung Warga yang Hendak Salat Subuh

Baca: VIDEO: Live Streaming Barcelona vs Real Madrid, Leg 1 Semifinal Copa del Rey, Pukul 03.00 Pagi Ini

Baca: Direlokasi ke Pasar Aurduri Baru, Pedagang: Ini Bukan Memecah Masalah, Tapi Nambah Masalah

Baca: 615 Rumah di Kota Jambi Dapat Program Bedah Rumah, Berikut Daftarnya

Dalam surat suara itu banyak pilihan yang membuat rumit secara teknis bagi pemilih. Sedangkan KPU hanya menyosialisasikan pelaksanaan pemilu pada Bulan April. Jenis surat suara dan tahapan yang harus dilakukan. Serta teknis pemilih yang ingin pindah memilih.

Menurut Desy Arianto, Parpol juga harus mendorong konstituen masing masing. Seperti mensosialisasikan partainya dan calegnya masing masing dan mengajak konstituen mereka ikut datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Sehingga peran KPU itu ikut terbantu oleh upaya yang dilakukan parpol untuk mendapatkan dukungan suara pemilih.