368 Ribu Hektare Hutan di Jambi Dicadangkan untuk Masyarakat, Tapi Bukan untuk Sawit

Sebanyak 368.232 hektare dalam peta indikatif area pehutanan sosial di Jambi cadangkan untuk masyarakat.

368 Ribu Hektare Hutan di Jambi Dicadangkan untuk Masyarakat, Tapi Bukan untuk Sawit
tribunjambi/fitri
Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya di Taman Hutan Pinus, Kota Jambi, usai penyerahan SK Perhutanan Sosial di Jambi. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Fadly

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sebanyak 368.232 hektare dalam peta indikatif area pehutanan sosial (Piaps) dicadangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk dikelola oleh masyarakat .

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Akhmad Bestari melalui Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMHA) Gushendra menyampaikan, diberikannya akses kelola hutan hanya untuk masyarakat yang sudah tinggal di kawasan hutan sebelumnya. Hal ini untuk menyelesaikan konflik kawasan hutan.

"Kawasan hutan dan masyarakat yang telah ada di area itu maka diberilah izin kelola selama 35 tahun. Di Jambi tempo hari telah dicadangkan oleh Presiden seluas 368.232 hektar tiap peta indikatif area perhutanan sosial. Peta ini lah akan digunakan jika terdapat permohonan dalam perhutanan sosial," ujarnya. Kamis (27/12).

Dari total yang dicadangkan, kawasan perhutanan sosial hingga Desember 2018 ini telah mencapai 228.389 hektar luas lahan yang dikelola dengan surat izin sebanyak 279 buah. Sehingga, untuk di Jambi sisa capaian berkisar 30 persen.

"Total perhutanan sosial terhitung per Oktober 2018 sebanyak 188 unit izin dengan luasan 136.402,71 hektare ditambah per Desember ini sesuai penambahan izin yang diberikan Presiden saat kunjungan kerja ke Jambi yakni 91.987," jelasnya.

Baca: Tinggal Empat Hari, UPTD Samsat Batanghari Optimis Dapatkan Rp 312 Juta

Baca: Buah Ciplukan Dulu Dibuang, Kini Harganya Selangit, Sekilo Ratusan Ribu, Dicari karena Khasiatnya

Baca: Pejabat BKD Ditangkap Pada OTT Kejari Muarojambi, Ini Tindakan Sekda M Fadhil Arief

Baca: Tukar Sebelum Hangus! Beberapa Hari Lagi 31 Desember, 4 Jenis Uang Kertas Rupiah Tak Berlaku Lagi

Baca: Sidang Lanjutan Dugaan Pelanggaraan Administrasi Pemilu 2019, Pelapor Ajukan 36 Item

Terkait kawasan hutan sosial, Gushendra menyebutkan ada 5 skema didalamnya, yakni Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

"Di Jambi tiap berjangka 5 tahun sekali ada evaluasi dari 5 skema tersebut," tuturnya.

Menurutnya, ini merupakan salah satu strategi guna menjawab konflik melalui perhutanan sosial. Sepanjang masyarakat berada di kawasan hutan, mengelola kawasan hutan dan tergantung dengan hutan maka diberi izin kelola, namun pengecualian tanaman kelapa sawit.

"Jika di hutan terdapat tanaman kelapa sawit umur 4 tahun kebawah maka akan ditebang dan diganti dengan tanaman lain. Sedangkan jika tanaman kelapa sawit itu diatas umur 4 tahun dan terlanjut ditanam, ditunggu hingga umur 12 tahun lalu disela-selanya ditanami tanaman kehutanan sebanyak 100 batang per hektare kemudian sawitnya ditebang, " jelasnya.

Sementara rincian dari luas pencadangan oleh kementerian LHK sendiri, Gushendra mengatakan di provinsi Jambi sebanyak 368.232 hektare, sedangkan hingga Oktober 2018 lalu, untuk HTR sebanyak 80 izin dengan total luas lahan 20.724,28 hektare.

"Pada HKM terdapat 36 izin dengan total luas 13.505 hektare, di Hutan Adat ada 21 izin dengan total luas 6.259,2 hektar dan Hutan Desa sebanyak 45 izin dengan 94,902 hektare serta Kemitraan Kehutanan hanya ada 5 izin dengan luas 1.303,31 hektare," sebut Gushendra.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa khusus kawasan Hutan Adat terdapat di 4 Kabupaten yaitu Sarolangun, Merangin, Bungo serta Kerinci.

"Yang paling banyak lahan Hukum Adatnya ada di Sarolangun. Dan potensi kawasan hutan di Jambi lebih kurang 2,1 juta hektar, " pungkasnya.

Gushendra berharap dengan diberikannya izin pengelolaan ini mudah-mudahan hutan di Jambi dapat dijaga dengan baik.

Baca: Inisial YS, Identitas Pejabat BKD Muarojambi yang Ditangkap OTT Kejaksaan, Terkait Penerimaan CPNS

Baca: Detik-detik Bocah di Lampung Ditemukan Setengah Terbenam Diterjang Tsunami, Ayah, Efan Kangen

Baca: Akun Whatsapp Bisa Dibuat Tanpa Nomor Telepon atau SIM Card, Begini Caranya

Baca: BREAKING NEWS: OTT Kejari Muaro Jambi, Pejabat BKD Ditangkap Diduga Terkait Penerimaan CPNS

Baca: Update Harga TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Tebo Periode 28 Desember - 3 Januari 2018

Penulis: Muuhammad Ferry Fadly
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved