Pertanyakan Dugaan Fee Proyek dan Pungli di Dinas PUPR Kerinci, Mahasiswa PMII Unjuk Rasa

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Herupitra

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, melakukan aksi Demonstrasi di Tugu Adipura dan Kantor Bupati Kerinci, Kamis (6/12/2018).

Pantauan dilapangan, aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa dari PMII dimulai pukul 9.00 WIB, dimulai di Tugu Adipura. Setelah puas menyampaikan orasi, aksi demonstrasi dilanjutkan di depan Kantor Bupati Kerinci pada pukul 10.00 WIB.

Baca: Sempat Langka di Dukcapil, Beredar Blanko e-KTP Dijual Dipasaran Hingga Rp 200 ribu

Baca: Gejala dan Tanda-tanda Diserang Demam Berdarah Serta Cara Pencegahannya

Informasi yang berhasil dihimpun, demonstrasi yang dilakukan puluhan mahasiswa PMII, meminta jawaban dari Pemkab Kerinci terkait dugaan kasus fee proyek dan pungutan liar terhadap kontraktor yang mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kerinci.

Bukan hanya itu saja, pendemo PMII tersebut juga berkaitan dengan Rekapitulasi pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kerinci tahun 2018 dan kasus dugaan fee proyek sebesar 10 sampai dengan 15 persen yang diduga diberikan kepada tim sukses Bupati Kerinci.

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII juga mempertanyakan kasus dugaan Pungutan liar (Pungli), yang diduga kuat dilakukan oleh Kadis PUPR Kerinci sebesar 3 persen dari nilai anggaran proyek.

Baca: Tanggapan Honorer Bungo Tentang PP Nomor 49 Tahun 2018, Pesimis dan Tolak PPPK Ingin PNS Saja

Baca: Akibat Suami Kasar, Istri Menopause Lebih Dini, Saat Hubungan Intim Hal di Luar Kebiasaan Terjadi

Baca: Sama Mengerikannya dengan Kopassus, Pasukan Elit Raider Kostrad Diturunkan Untuk Tumpas KKB di Papua

Ketua Umum PMII cabang Kerinci dan Sungai Penuh, Rahmat Fadlan melalui Sekretaris Umum Agustiaranda yang didampingi Koordinator Lapangan (Korlap) IV, Kiki Kurniawan, dikonfirmasi mengatakan bahwa tujuan aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan kasus Rekapitulasi Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kerinci tahun 2018 dan Kasus Dugaan Fee Proyek sebesar 10 hingga 15 Persen yang diduga diberikan kepada tim sukses Bupati Kerinci.

Serta Kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli), yang diduga kuat dilakukan oleh Kadis PUPR Kerinci sebesar 3 persen dari nilai anggaran.

"Kami meminta agar Bupati Kerinci, dalam melaksankan pembangunan merata, tidak tebang pilih antara Kerinci Hilir dan mudik, sebagai mana programnya Kerinci lebih baik," ujarnya.

Baca: Bos Lion Air Rusdi Kirana Merasa Dikhianiati, Siapkan Dokumen Pembatalan Pembelian Pesawat Boeing

Baca: Akankah KKB Kembali Berurusan dengan Kopassus Usai Berulah dengan Membunuh 31 Pekerja Jembatan Nduga

Setelah puas menyampaikan orasi, puluhan pendemo ditemui Sekda Kerinci, Gasdinul Gazam, Asisten 1 Julizarman, dan Kaban Kesbangpol Kerinci, Ahmadi Zubir.

Pada waktu itu Sekda Kerinci, Gasdinul Gazam, beserta Asisten 1 Julizarman, dan Kaban Kesbangpol Kerinci Ahmadi Zubir membuat surat petisi yang ditandatangani bersama. Dimana meminta waktu selama 10 hari untuk menindak lanjuti tuntutan dari masiswa PMII.

Menanggapi hal tersebut, puluhan pendemo mengancam akan kembali mengadakan orasi besar-besaran dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi, jika petisi tersebut tidak ditepati. Orasi yang digelar berjalan damai dan aman, dengan pengawalan pihak kepolisian Kerinci dan Pol PP Kerinci.(*)

Baca: Zumi Zola Divonis 6 Tahun Penjara, Begini Nasih Istrinya yang Berbalik 180 Derajat Usai di OTT KPK

Baca: BKN Beri Bocoran Cara Mudah Mengecek Peserta Lolos CPNS 2018, Cek Secara Manual di sscn.bkn.go.id