Info Terkini Pemprov Jambi

Sekda M Dianto Ajak BPK Duduk Bersama Atasi Temuan dan Selesaikan Kerugian Daerah

Sekda Provinsi Jambi, M Dianto, mengatakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara/daerah menuntut kehati-hatian dan kecermatan.

Sekda M Dianto Ajak BPK Duduk Bersama Atasi Temuan dan Selesaikan Kerugian Daerah
IST
Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada Pemerintahan di Wilayah Jambi, Riau, Bengkulu, berlangsung di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi, Jumat (9/11/18). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada Pemerintahan di Wilayah Jambi, Riau, Bengkulu, berlangsung di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi, Jumat (9/11/18).

Sekda Provinsi Jambi, M Dianto, mengatakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara/daerah menuntut kehati-hatian dan kecermatan.

Dia meminta aparatur untuk melaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien serta profesional dan bertanggung jawab. Untuk itu, persepsi harus disamakan guna mengantisipasi dan mengatasi kerugian negara.

Sekda mengungkapkan temuan BPK dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Provinsi Jambi dalam kisaran 37 persen menjadi perhatian serius untuk segera diselesaikan.

Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada Pemerintahan di Wilayah Jambi, Riau, Bengkulu, berlangsung di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi, Jumat (9/11/18).
Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada Pemerintahan di Wilayah Jambi, Riau, Bengkulu, berlangsung di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi, Jumat (9/11/18). (IST)

"Diskusi ini guna menyelesaikan berbagai temuan. Dengan duduk bersama, masalah dapat teratasi dan inspektorat kita sudah bekerja menemui OPD yang menjadi objek temuan," ungkap Sekda.

Sekda mengakui temuan terdapat di beberapa program diantaranya yang menjadi fokus perhatian terkait proyek pembangunan daerah.

"Ada pekerjaan yang sudah diberikan uang muka, akan tetapi masih ada pihak rekanan yang belum menyelesaikan secara baik atau tidak dikembalikan saat dinyatakan sebagai temuan," kata Sekda.

Pihak rekanan pemerintah dalam mengerjakan proyek pembangunan pemerintah daerah yang dinyatakan menjadi temuan BPK juga ada yang merasa tidak menimbulkan kerugian bagi negara sehingga perbedaan persepsi menjadi temuan.

"Ada yang belum tertagih termasuk pihak rekanan yang merasa tidak merugikan negara dan ini telah menjadi temuan BPK," tutup Sekda.

Wakil Ketua BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar, MBA, menyampaikan BPK menjadi penjaga terhadap pengelolaan keuangan serta menyelamatkan kekayaan negara.

BPK sebagai lembaga merupakan mitra pemerintah untuk mengantisipasi kerugian yang akan terjadi.

"Ibarat rumah kita masing-masing menghiasi diri sebaik mungkin dengan tujuan yang sama agar kota terlihat cantik dan teratur dan itu tujuan kita bersama dalam bernegara," ungkap Prof Bahrullah.

Temuan kerugian untuk Jambi, Bengkulu, dan Riau merupakan kerja bersama mewujudkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah semakin baik.

"Sebagai contoh, belanja modal tentunya menjadi aset kekayaan daerah yang seharusnya dijaga," ujar Prof Bahrullah.

Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada Pemerintahan di Wilayah Jambi, Riau, Bengkulu, berlangsung di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi, Jumat (9/11/18).
Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada Pemerintahan di Wilayah Jambi, Riau, Bengkulu, berlangsung di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi, Jumat (9/11/18). (IST)


Menurut Wakil Ketua BPK RI, menyikapi temuan di berbagai daerah, harus mampu dijelaskan agar tidak bergulir ke wilayah hukum, kekurangan data administrasi serta pembuktian menjadi hal mutlak bagi pemerintah daerah.

"Penyelesaian temuan memiliki batas waktu untuk segera dilakukan penyelesaian," kata Prof.Bahrullah.

Sekda dari tiga provinsi, Kepala BPK Perwakilan tiga provinsi, serta pejabat terkait kabupaten/kota juga ikut menghadiri acara tersebut.(*)

Baca: Daftar Nama Korban Meninggal saat Insiden Viaduk Surabaya Membara

Baca: Hari Pahlawan: Ketika Tentara Inggris Sebut Surabaya Kota Neraka Dalam Perang 10 November

Baca: Detik-detik Paspampres Ganteng Dimarahi Wanita yang Ingin Foto Bareng Presiden Jokowi, Berikut Video

Baca: Lagi Populer Istilah Politik Genderuwo, Ini Asal Usul Mitos Genderuwo yang Suka Iseng dan Jorok

Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved