Gas Elpiji

Pangkalan Tolak Kartu Kendali Pembeli Gas LPG 3 Kg. 'Lebih Baik Cabut Subsidi, Berikan Pada. . .'

Rencana Pemerintah Kota Jambi untuk membuat kartu kendali tidak disetujui pangkalan gas LPG 3 kg. Karena hal ini dinilai tidak memiliki

Pangkalan Tolak Kartu Kendali Pembeli Gas LPG 3 Kg. 'Lebih Baik Cabut Subsidi, Berikan Pada. . .'
TRIBUN JAMBI/ROHMAYANA

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Rencana Pemerintah Kota Jambi untuk membuat kartu kendali tidak disetujui pangkalan gas LPG 3 kg. Karena hal ini dinilai tidak memiliki acuan siapa yang berhak menerima kartu kendali tersebut.

Seperti yang disampaikan Erwin, pemilik pangkalan di daerah mengatakan bahwa siapa saja yang berhak memiliki kartu kendali. Jika warga yang berpenghasilan dibawah 1,5 Juta, apa mungkin bisa dijadikan patokan.

Baca: VIDEO: Baru Turun dari Pesawat, DPO Kasus Perbankan Sungai Penuh Langsung Jalani Hukuman

"Sedangkan tukang bangunan saja memiliki gaji rata rata 100 Ribu perhari, kalau dihitung satu bulan maka gaji tukang ini Rp 3 Juta. Artinya mereka tidak layak untuk mendapatkan kartu kendali. Sementara yang kita ketahui kebutuhan tukang dengan gaji seperti itu pasti banyak," kata Erwin saat hearing bersama dengan Komisi II DPRD kota Jambi, Rabu, (26/9).

Hal yang sama disampaikan Temah pemilik pangkalan Nurjanah, Jelutung, ia mengatakan tidak ada acuan yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima kartu kendali tersebut. Jika yang menjadi acuan adalah Perda Nomor 13 Tahun 2013, maka saat ini tidak ada lagi warga yang penghasilannya Rp1,5 juta per bulannya.

"Kita hitung gaji kenek tukang saja Rp80.000 sehari, jadi gimana mau cari yang Rp1,5 juta itu," kata Temah.

Temah menambahkan kendala dalam pendistribusian gas subsidi ini adalah tidak adanya kesadaran masyarakat. Sebagai pedagang, dirinya tidak bisa menolak untuk tidak melayani. Apalagi jika pembeli sudah mengatakan warga Indonesia berhak untuk membeli gas.

"Jadi kadang orang yang pakai mobil juga menggunakan gas subsidi, makanya lebih baik dicabut saja subsidi nya. Subsidi uangnya langsung diberikan saja ke warga miskin melalui PKH," katanya.

Baca: 24 Peserta Lelang Jabatan Pemprov Jambi Tes Urine di BNNP Jambi

Baca: Fasha Ajak Mahasiswa Miliki Visi dan Daya Saing yang Tangguh

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Umar Faruk mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar keluhan keluhan agen dan pangkalan gas elpiji 3 kg. Untuk sementara pihaknya mengimbau agar agen dan pangkalan tetap melayani seperti biasanya.

"Kemudian ada masalah keluarnya kartu kendali, untuk saat ini kami tidak akan mendukung kebijakan tersebut. Karena akan membuat dampak lain di tengah masyarakat," kata Faruk.

Halaman
123
Penulis: Rohmayana
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved