Luhut dan Natalius Pigai Kompak Pasang Badan Bela Program Makan Bergizi Gratis

Ringkasan Berita:Bela Program MBG Presiden Prabowo

• Luhut sebut program MBG sukses tumbuhkan UMKM dan lapangan kerja daerah.
• DEN segera rilis hasil survei dampak ekonomi MBG yang diklaim sangat kredibel.
• Luhut minta polemik MBG dihentikan karena fokus kini pada perbaikan kelola.
• Menteri HAM Natalius Pigai sebut MBG instrumen utama untuk bantai kemiskinan.
• Pigai tegaskan pangan adalah hak dasar, KemenHAM siap kawal keadilan sosial MBG.

TRIBUNJAMBI.COM - Dua tokoh penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, kompak menyuarakan pembelaan mereka terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dari sudut pandang ekonomi hingga keadilan sosial, program unggulan Presiden Prabowo ini dinilai terbukti membawa dampak masif bagi masyarakat.

Luhut: Dorong Ekonomi Daerah, Jangan Bertengkar Lagi

Usai menghadap Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (9/6/2026), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan program MBG telah memicu stimulus positif bagi perekonomian di tingkat akar rumput.

Hal itu khususnya dalam menghidupkan sektor UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai wilayah.

Meskipun belum membeberkan data kuantitatif secara mendetail, Luhut memastikan kontribusi program ini pada sektor ketenagakerjaan lokal sangat terasa.

“Enggak tahu angkanya persis ya, tapi kontribusi cukup signifikan, karena lapangan kerja yang terbentuk,” ucap Luhut, seperti dalam laporan jurnalis KompasTV.

Guna memperkuat klaim tersebut, Luhut menyatakan bahwa DEN dalam waktu dekat akan segera merilis laporan tertulis hasil survei dan evaluasi resmi terkait dampak ekonomi dari kebijakan MBG. 

Ia menjamin data yang dikeluarkan nantinya berbasis riset yang objektif tanpa ada manipulasi demi menyenangkan pihak tertentu.

“Nanti suatu ketika DEN akan bikin tertulis soal hasilnya itu ada kok. Angka persis ga tahu, kami cukup puas kok. Kita tidak akan bermain-main dengan angka. DEN gak akan bermain-main dengan angka,” tegas Luhut.

Baca juga: Massa MBG Watch Bakal Geruduk Kantor BGN Hari Ini Bawa Panci dan Sutil

Baca juga: Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Yaqut

Berdasarkan indikator kepuasan tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar perdebatan politik dan polemik di ruang publik terkait urgensi MBG segera diakhiri. 

Fokus pemerintah saat ini adalah menyempurnakan sistem manajemen di lapangan. 

“Saya kira MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu. Itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Jadi tadi Presiden sudah memberikan arahan dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi sangat kredibel,” kata Luhut.

Natalius Pigai: MBG Adalah Hak Asasi dan Alat Pembantai Kemiskinan

Setali tiga uang, pembelaan dari perspektif kemanusiaan disuarakan oleh Menteri HAM Natalius Pigai dalam agenda strategis bertajuk “Hak dan Pemenuhan Gizi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita, dan Peserta Didik NTT” yang digelar di Aula El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/6/2026).

Di hadapan masyarakat NTT, Pigai menegaskan program MBG bukan sekadar bantuan sosial atau bagi-bagi makanan biasa.

Melainkan sebuah instrumen mutakhir yang dirancang sebagai pemenuhan hak asasi manusia serta alat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting sejak anak masih dalam kandungan. 

Oleh sebab itu, Kementerian HAM berkomitmen mengawasi ketat jalannya program ini agar memenuhi aspek keadilan sosial.

“Dalam perspektif HAM, pemerintah memiliki tiga kewajiban utama yaitu penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) terhadap hak-hak dasar rakyat, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan,” tegas Natalius Pigai.

Baca juga: Kasus Korupsi BGN: MAKI Endus Isu Parpol dan Oknum Legislatif Ikut Main Dapur MBG

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Warga Kota Jambi Beralih ke Pertalite

Menteri HAM menjelaskan bahwa pemenuhan asupan gizi yang layak merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak hidup sehat bagi kelompok rentan. 

Pigai memastikan jajarannya akan mengawal ketat rantai distribusi MBG di seluruh pelosok Indonesia agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia di NTT melalui Program MBG.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

“Pertumbuhan ekonomi NTT menunjukkan tren peningkatan yang positif, dan salah satu faktor penggeraknya adalah perputaran ekonomi dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Gubernur NTT.

Gubernur NTT menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG telah menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal, mulai dari petani, nelayan, peternak, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pangan, hingga jasa distribusi dan transportasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi guna memastikan kebutuhan bahan baku program berasal dari potensi lokal, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat NTT.

Melalui kegiatan tersebut, KemenHAM RI dan Pemprov NTT menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News dan Media Sosial Facebook, Instagram, dan Threads, serta ikuti saluran Tribunjambi.com di WhatsApp

Baca juga: Mandi di Sungai, Bocah 8 Tahun di Sarolangun Jambi Dilaporkan Hanyut Kemarin Sore

Baca juga: KPK Dalami Fakta Persidangan Terkait Titipan Barang Raffi Ahmad dari Amerika Serikat

Baca juga: Peradi Bersatu Desak Polisi Tahan dan Limpahkan Roy Suryo cs ke Jaksa

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri HAM Sebut MBG Program Mulia, Sangat Dibutuhkan Kelompok Rentan