Kasus Korupsi BGN: MAKI Endus Isu Parpol dan Oknum Legislatif Ikut Main Dapur MBG

Ringkasan Berita:Kasus Korupsi BGN

• MAKI mengendus isu keterlibatan parpol dan oknum legislatif di dapur umum BGN.
• Keterlibatan pihak pengawas dalam proyek dinilai sebagai pelanggaran serius.
• Boyamin Saiman mendesak audit total dan moratorium operasional dapur umum.
• Dapur umum yang terbukti terafiliasi dengan pejabat publik diminta segera ditutup.
• MAKI memohon Presiden segera mengesahkan UU Perampasan Aset demi efek jera.

TRIBUNJAMBI.COM – Gurita dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tampaknya kian meluas dan mulai menyeret perhatian berbagai elemen pengamat hukum. 

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, secara mengejutkan membeberkan adanya desas-desus mengenai keterlibatan partai politik (parpol) serta oknum legislatif dalam pengelolaan dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan BGN.

Isu miring ini mencuat tepat setelah mantan Wakil Kepala BGN, Irjen (Purn) Sony Sonjaya, ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) guna membongkar peran besar aktor-aktor yang terlibat dalam penyimpangan tata kelola lembaga tersebut.

Boyamin menegaskan jika isu mengenai keterlibatan elite politik dan anggota parlemen dalam bisnis dapur umum ini terbukti benar di lapangan, maka hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang sangat serius. 

Fenomena ini dinilai mencederai etika birokrasi karena pihak legislatif yang memegang mandat utama untuk melakukan fungsi pengawasan anggaran justru diduga ikut masuk dan bermain dalam pelaksanaan teknis proyek.

Guna merespons potensi konflik kepentingan tersebut, MAKI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit total secara menyeluruh. 

Selain itu, ia juga menuntut adanya kebijakan penghentian operasi sementara (moratorium) bagi seluruh dapur umum yang terindikasi terafiliasi dengan para pejabat publik.

"Dan juga kalau nanti saya ada isu, baru isu, bahwa partai-partai politik dan oknum-oknum legislatif juga punya, maka ya harus dibereskan semua. Harus dilakukan audit," kata Boyamin lewat video yang ia kirimkan kepada awak media, dikutip pada Selasa (9/6/2026). 

Baca juga: Profil Sony Sonjaya: Eks Jenderal Reserse yang Terjerat Korupsi Program MBG

Baca juga: Ironi Bupati Muara Enim: Ditangkap KPK Usai Hadiri Acara Antikorupsi

"Itu nomor dua, nomor satu harus moratorium dulu untuk dapur umum," lanjut dia.

Mendesak Penutupan Dapur Umum yang Afiliatif

Lebih dalam lagi, Boyamin memaparkan bahwa campur tangan pihak parlemen maupun partai politik dalam ranah operasional BGN dipastikan akan merusak tatanan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). 

Oleh sebab itu, ia secara tegas meminta agar seluruh fasilitas dapur umum yang terbukti dimiliki atau dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan komersial segera ditutup tanpa tebang pilih.

"Kalau ini dapur umum ternyata ada afiliasi dengan pejabat-pejabat publik, legislatif yang harus mengawasi atau pejabat di BGN maka ya harus ditutup semua gitu," tegasnya.

Langkah radikal ini menurutnya sangat krusial untuk segera diambil oleh eksekutif agar reputasi dan citra pemerintahan yang baru berjalan tidak merosot tajam di mata masyarakat.

Sinyal Dukungan UU Perampasan Aset ke Presiden