Siapa Sebenarnya Mori Hanafi? Lantang Bilang Rezim Jokowi Jahat di DPR: Kader Nasdem Dapil NTB

Ringkasan Berita:Kritik Keras Rezim Jahat

- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Mori Hanafi, menyebut era pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang jahat terkait pembangunan bendungan.

- Dia menyoroti banyak bendungan era Jokowi tidak berfungsi optimal.

- Minta Menteri PU agar proyek infrastruktur di era Presiden Prabowo Subianto ke depan lebih selektif dan terintegrasi dengan fungsi ekonomis lain (banjir, SPAM, pariwisata).

- Mori Hanafi adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB I.

TRIBUNJAMBI.COM - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Nasdem, Mori Hanafi, memicu kegemparan publik dengan melontarkan pernyataan keras di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, pada Selasa (18/11/2025), Mori Hanafi tak segan menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai "rezim yang jahat."

Kritik pedas yang dilontarkan oleh politikus yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem NTB 2025-2030 ini bukan tanpa dasar.

Ia menyoroti masifnya pembangunan bendungan di era Jokowi yang dinilai tidak efektif dan hanya berorientasi proyek semata.

Bendungan "Tak Berfungsi" dan Aroma Proyek Semata

Mori Hanafi, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I, memaparkan kekhawatirannya mengenai sejumlah bendungan yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir.

"Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu enggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Enggak fungsi, Pak. Enggak ada jaringan irigasinya," ujar Mori dengan nada tegas di hadapan Menteri PU.

Kekurangfungsian ini, menurut Mori, diperparah dengan permasalahan mendasar, termasuk soal status lahan.

Baca juga: Berani Anggota DPR RI Fraksi NasDem Sebut Rezim Jokowi Jahat, Ini Sosok dan Alasannya

Baca juga: Banjir Bandang Tenggelamkan Tapanuli Utara: Air Hampir Capai Atap Rumah Warga

Baca juga: Dendam Jadi Motif Utama: Ayah Tiri Tega Bekap Alvaro Hingga Meninggal, Curigai Istri Selingkuh

Ia mencontohkan Bendungan Tanju di NTB yang menghabiskan dana fantastis.

"Pak, di Bendungan Tanjung yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit satu koma sekian triliun, Pak, ada dua bendungan, Pak, sampai sekarang enggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah... Menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rezim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan orang baru tahu urusan proyek, Pak. Itu, Pak, pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia enggak peduli itu barang enggak bisa dipakai, bisa kita bayangkan itu, Pak," tandas Mori, yang mengaku sempat didatangi masyarakat dengan tumpukan sertifikat yang bermasalah.

Desakan Evaluasi Total Proyek Infrastruktur ke Menteri PU Era Prabowo

Kritik Mori bukan hanya sebatas menyalahkan masa lalu, tetapi juga menjadi desakan kuat agar proyek infrastruktur di era Presiden Prabowo Subianto ke depan dievaluasi total.

Ia menekankan bahwa pembangunan bendungan harus memiliki nilai ekonomis yang komprehensif, tidak hanya untuk irigasi.