Modus Korupsi Pajak yang Bikin Dirut PT Djarum Victor Dicekal ke Luar Negeri

TRIBUNJAMBI.COM - Awal mula kasus dugaan korupsi pajak terkait pelaksanaan tax amnesty tahun 2016–2020.

Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Terbaru Kejagung menaikkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan.

Bahkan Kejagung sudah mengajukan permohonan pencegahan ke Kementerian Imigrasi terhadap sejumlah orang terkait kasus ini.

Seperti dikutip Kompas.com, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan, Kejagung telah mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak terkait dugaan korupsi di bidang perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. 

Lima orang yang dimintakan cegah tersebut yakni mantan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi; pengusaha Victor Rachmat Hartono; pemeriksa pajak Ditjen Pajak Karl Layman; konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo; serta Kepala KPP Madya Semarang Bernadette Ningdijah Prananingrum. 

“Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025). 

Baca juga: Terungkap Drama Hilangnya Nama Bobby Nasution di Sidang Korupsi Jalan Sumut

Baca juga: Yello Hotel Jambi Hadirkan STROOD FEST Vol 2: Street Food Festival & Dance Competition di Kota Jambi

Daftar 5 orang yang dicekal

Kejagung mengajukan pencekalan bepergian ke luar negeri.

Melalui R-1431/D/DIP-4/1/2025, Kejagung mencekal 5 orang.

Kelimanya yakni:

1. Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono

2. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi

3. Pemeriksa Pajak Muda DJP Jakarta Selatan I Karl Layman

4. Konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo

5. Kepala KPP Madya Semarang Bernadette Ning Djah Prananingrum.

Baca juga: Mantan Pembalap Jambi Ditangkap Curi Motor Guru SDN 64 Pakai Kunci T

Baca juga: Tim Hukum Roy Suryo Cs Desak Jokowi Tiru Sikap Hakim MK Arsul Sani Berani Tunjukkan Ijazah Asli

Modus korupsi pajak

Modus dugaan tindak pidana korupsinya yakni berupaya memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016–2020. 

“Dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak pada tahun 2016 sampai 2020 yang diduga dilakukan oknum atau pegawai pajak,” kata Anang seperti dikutip Kompas.com. 

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima dan melaksanakan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di bidang perpajakan. 

Agus mengatakan, pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung). “Betul, dan sudah kita laksanakan sesuai permintaan tersebut,” ujar Agus seperti dilansir Kompas.com, Kamis (20/11/2025). (*)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Simak informasi lainnya di media sosial Facebook, Instagram, Thread dan X Tribun Jambi

Baca juga: Mantan Pembalap Jambi Ditangkap Curi Motor Guru SDN 64 Pakai Kunci T

Baca juga: Bongkar Orang Besar di Kasus Ijazah Jokowi: Joman Tuding Tokoh Demokrat, Amankan 700 Bukti

Baca juga: Perempuan Tangguh di Balik Kemudi: Program TANGKI Elnusa Petrofin Bangkitkan UMKM Bagi Keluarga AMT