Israel di Ujung Tanduk: Ancaman Koalisi Sayap Kanan Cekik Netanyahu, AS Dukung Palestina Merdeka

TRIBUNJAMBI.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi krisis politik signifikan. 

Kondisi itu setelah sekutu terdekatnya, Amerika Serikat (AS), mengindikasikan dukungan terhadap jalan menuju kemerdekaan Palestina melalui rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. 

Rancangan resolusi PBB yang mulai dinegosiasikan pada 7 November 2025 ini mencakup usulan Presiden AS Donald Trump mengenai pembentukan "Dewan Perdamaian" untuk pemerintahan transisi di Gaza, yang akan mengurus rekonstruksi dan pemulihan ekonomi pascaperang.  

Dukungan AS bersama negara-negara mayoritas Muslim ini memicu gejolak di koalisi pemerintahan Netanyahu. 

Tekanan dari Sayap Kanan Ultranasionalis 

Menanggapi kecaman keras dari sekutu koalisi garis keras, Netanyahu pada Minggu (16/11/2025) menegaskan kembali penolakan Israel terhadap pembentukan Negara Palestina di wilayah mana pun. 

Dikutip dari The Straits Times, sikap ini muncul setelah munculnya protes terbuka dari faksi ultranasionalis.  

"Penolakan kami terhadap Negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah," ujar Netanyahu dalam pernyataannya. 

Dua menteri sayap kanan terkemuka, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, menuntut Netanyahu untuk segera mencela gagasan Negara Palestina. 

Baca juga: 20.000 Prajurit Siap ke Gaza: TNI Kirim Paskin Elite Zeni & Kesehatan untuk Misi Kemanusiaan

Baca juga: Guru SMP di Merangin Jambi Dianiaya Penambang Emas Ilegal di Depan Kelas, Murid Panik Berhamburan

Baca juga: Kronologi Penemuan Motor di Sungai Batanghari Jambi: Berkat Air Surut dan Sentuhan Kaki

 Ben-Gvir bahkan mengancam akan menarik diri dari koalisi pemerintahan. 

"Gaza akan didemiliterisasi dan Hamas akan dilucuti, baik dengan cara yang mudah atau pun sulit. Saya tidak membutuhkan penegasan, unggahan, atau ceramah dari siapa pun," tegas Netanyahu, merespons tekanan domestik. 

Ancaman pengunduran diri dari sayap kanan ini dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahan Netanyahu jauh sebelum pemilu berikutnya pada Oktober 2026.  

Selain Ben-Gvir dan Smotrich, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar juga menyuarakan penolakan mereka terhadap Negara Palestina melalui media sosial X. 

Smotrich menuduh Netanyahu gagal menepati janjinya dan mendesaknya untuk "memperjelas kepada seluruh dunia bahwa Negara Palestina tidak akan pernah muncul di tanah air kami."  

Padahal, Netanyahu sendiri sebelumnya merangkul rencana Trump ini saat berkunjung ke Gedung Putih pada September lalu. 

Hamas Tolak Pasukan Stabilisasi Internasional