Kabar Baik CPNS 2026 Dibuka, Pemerintah Terapkan Zero Growth

TRIBUNJAMBI.COM -Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 akan diprioritaskan untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun serta mengisi jabatan fungsional yang masih dibutuhkan.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan hal ini sebagai bagian dari kebijakan baru dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang menerapkan prinsip zero growth atau pertumbuhan nol pegawai.

Prinsip zero growth (pertumbuhan nol) dalam konteks penerimaan CPNS 2026 (When) adalah sebuah kebijakan  di mana pemerintah tidak menambah jumlah total formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

Rekrutmen yang dilakukan pada tahun tersebut hanya bertujuan untuk menggantikan jumlah pegawai yang keluar dari sistem, seperti karena pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri (prinsip turnover).

Kebijakan ini diterapkan di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tujuan utama menjaga agar jumlah birokrasi tidak membengkak atau "gemuk" dan tetap berada pada angka yang ideal sesuai kebutuhan organisasi.

Penerapan zero growth ini dilakukan dengan cara menghitung secara cermat jumlah PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atau yang diprediksi akan keluar pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Kuota formasi CPNS 2026 yang dibuka kemudian disesuaikan agar tidak melebihi angka tersebut.

Alasan utama  kebijakan ini diambil adalah untuk efisiensi dan pengendalian anggaran negara, khususnya menekan belanja pegawai yang cenderung tinggi, serta sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi agar lebih ramping (rightsizing), lincah, dan fokus pada optimalisasi kinerja SDM yang sudah ada.

Dengan prinsip tersebut, jumlah ASN baru tidak boleh melebihi jumlah pegawai yang keluar, agar struktur birokrasi pemerintah tetap ramping dan efisien.

“Formasi ASN tahun 2026 diprioritaskan untuk menggantikan pegawai yang pensiun dan jabatan fungsional yang benar-benar dibutuhkan.

 Kita dorong agar ASN lebih ramping namun efektif,” ujar Zudan dalam pernyataannya, dikutip dari keterangan resmi BKN.

Prinsip Zero Growth dan Arah Reformasi ASN

Kebijakan zero growth menjadi kelanjutan dari evaluasi terhadap dua tahun pelaksanaan rekrutmen ASN sebelumnya.

Pemerintah berupaya menahan laju pertumbuhan aparatur yang berlebihan agar belanja pegawai tidak terus meningkat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi serta optimalisasi anggaran pada sektor pelayanan publik.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap struktur ASN dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan transformasi digital dan pelayanan berbasis kinerja.

Dari Rekrutmen Massal ke Pemetaan Kebutuhan Nyata

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama BKN saat ini sedang melakukan pemetaan kebutuhan riil ASN di seluruh instansi pusat maupun daerah. Data pegawai yang pensiun menjadi acuan utama dalam menentukan jumlah dan jenis formasi yang akan dibuka pada seleksi tahun 2026.

“Setiap instansi hanya boleh mengajukan formasi sesuai kebutuhan faktual. Tidak ada lagi pembukaan besar-besaran seperti tahun sebelumnya,” kata Zudan menegaskan.

Dengan kebijakan ini, pola rekrutmen ASN beralih dari sistem berbasis jumlah menjadi sistem berbasis kebutuhan. Pemerintah akan memprioritaskan formasi jabatan strategis seperti tenaga digital, analis kebijakan, dan posisi pelayanan publik yang mendukung transformasi birokrasi.

Fokus pada Jabatan Fungsional dan PPPK
Selain CPNS, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga tetap dibuka pada tahun 2026, namun dengan prinsip serupa. Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nunuk Suryani, sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis masih menjadi prioritas utama.

“Rekrutmen PPPK tetap ada, tetapi bersifat pengganti atau penyesuaian kebutuhan. Guru, tenaga kesehatan, dan teknis masih jadi prioritas utama,” jelasnya.

Dengan demikian, perekrutan ASN tahun depan akan lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, dan diarahkan untuk menjaga kesinambungan layanan publik di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga profesional.

Jadwal Seleksi dan Persiapan Peserta

Meskipun jadwal resmi belum diumumkan, pola pelaksanaan seleksi CPNS 2026 diperkirakan akan mengikuti mekanisme tahun-tahun sebelumnya.

 Pengumuman formasi biasanya dilakukan setelah penetapan Rancangan APBN 2026, sementara proses pendaftaran diperkirakan dibuka pada pertengahan tahun.

BKN mengimbau masyarakat yang berminat mengikuti seleksi untuk menyiapkan dokumen administrasi sejak dini, termasuk ijazah, KTP, SKCK, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Persiapan awal dinilai penting karena jumlah formasi terbatas dan proses seleksi akan berlangsung sangat kompetitif.

“Persaingan akan sangat ketat. Karena itu, kami minta para calon peserta mempersiapkan diri lebih matang dari sisi kemampuan dan administrasi,” ujar Zudan.

Kebijakan zero growth menandai perubahan besar dalam tata kelola kepegawaian nasional.

Pemerintah menargetkan agar setiap posisi ASN memiliki kontribusi nyata terhadap kinerja instansi, sekaligus mengurangi tumpang tindih jabatan administratif.

Dengan pembatasan formasi baru, hanya pelamar dengan nilai dan kompetensi terbaik yang berpeluang lolos. Rekrutmen ASN 2026 tidak lagi berfokus pada perluasan jumlah pegawai, melainkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara.

Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat integritas sistem seleksi nasional yang berbasis merit dan transparansi, sekaligus mendorong efisiensi birokrasi di semua tingkatan pemerintahan.

Artikel diolah dari Pos Kupang

Baca juga: Peluang CPNS 2025 Dibuka Kecil, Bagaimana Dengan CPNS 2026?