Kereta Cepat Merugi Rp 4.195 Triliun, Pemerintah Belum Berencana Tambal Pakai APBN

TRIBUNJAMBI.COM - Kabar kerugian yang dialami proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh  hingga pertengahan 2025 tercatat menelan rugi triliunan rupiah.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang diunggah di situs resmi PT KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku induk konsorsium Indonesia dalam proyek tersebut, membukukan kerugian sebesar Rp4,195 triliun sepanjang 2024.

 Kondisi tersebut berlanjut pada 2025, di mana hanya dalam enam bulan pertama PSBI kembali mencatat rugi Rp1,625 triliun.

Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo memang tidak secara khusus membahas soal kerugian Whoosh dalam rapat kabinet pada Minggu (12/10/2025).

 Namun, ia menegaskan bahwa Presiden sudah pernah memberikan arahan terkait proyek tersebut. Pemerintah, kata Prasetyo, belum berencana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kerugian yang dialami Whoosh.

“Presiden sudah menyampaikan agar KAI mencari skema lain untuk menutup beban keuangan itu,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar pembiayaan proyek tidak membebani kas negara, sembari mendorong perusahaan agar lebih efisien dalam pengelolaan operasionalnya.

Meski menghadapi tekanan finansial, pemerintah menilai Whoosh tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Selama dua tahun beroperasi, kereta cepat itu dianggap berperan penting memperlancar mobilitas warga di koridor Jakarta–Bandung.

“Faktanya, Whoosh sangat membantu aktivitas masyarakat, jadi pemerintah mendorong agar solusi keuangan bisa ditemukan tanpa menghentikan operasionalnya,” jelas Prasetyo.

Ia menambahkan, Presiden juga menaruh harapan agar pengelolaan proyek dapat terus diperbaiki.

Jika kinerja keuangan Whoosh membaik, pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang jalur hingga Surabaya. “Kita berpikir agar konektivitasnya bisa diteruskan ke Jakarta–Surabaya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek kereta cepat tersebut.

 Menurutnya, tanggung jawab keuangan sepenuhnya berada di bawah pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan anak usaha KAI dan saat ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“KCIC itu di bawah Danantara, jadi mereka punya manajemen dan tanggung jawab sendiri,” kata Purbaya dalam keterangan kepada media di Sentul, Bogor, Sabtu (11/10/2025).