Berita Viral

Pantas Damai, Mahasiswa Pakai Konsep Piknik saat Unjuk Rasa di DPR RI

Suasana biasanya panas dan tegang di depan Gedung DPR RI, Senayan, berubah menjadi sejuk dan penuh warna pada Jumat siang.

Penulis: Heri Prihartono | Editor: Heri Prihartono
Tribunnews/Reza Deni
UNJUK RASA.Sekelompok mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) memilih cara berbeda dalam menyuarakan aspirasi rakyat,  mereka menggelar demonstrasi dalam format piknik. 

TRIBUNJAMBI.COM -Sekelompok mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) memilih cara berbeda dalam menyuarakan aspirasi rakyat,  mereka menggelar demonstrasi dalam format piknik.

Beralaskan tikar-tikar kain dan duduk melingkar di pelataran gerbang utama DPR RI, para mahasiswa berkumpul sembari membawa poster-poster bernada kritis namun kreatif.

 Tak ada teriakan gaduh atau barikade terbakar. Yang ada justru suasana santai: obrolan ringan, makanan bekal dari rumah, dan semangat yang tetap menyala.

“Kami ingin mendekatkan gerakan ini ke masyarakat awam. Demonstrasi tidak selalu harus berbau marah. Kami ingin menunjukkan bahwa rakyat bisa menyampaikan keresahan tanpa kekerasan,” jelas Vincent Thomas, Ketua BEM Kema Unpad, kepada wartawan di lokasi.

Vincent menjelaskan bahwa pemilihan konsep "Piknik Nasional Rakyat" sebagai tema aksi bukanlah sekadar gimmick. Menurutnya, bentuk piknik memiliki kedekatan emosional yang tinggi dengan masyarakat umum.

 Piknik diasosiasikan dengan keluarga, kebersamaan, dan ketenangan sebuah pendekatan simbolik untuk menyuarakan tuntutan 17+8 yang mereka anggap mendesak, tanpa memancing konflik.

“Kami menyadari bahwa warna-warni, pendekatan yang fun, dan kedamaian itu jauh lebih beresonansi dengan masyarakat sipil. Apalagi belakangan ini, teror dan represi dari aparat begitu nyata. Ini adalah cara kami bertahan,” lanjut Vincent.
 
Poster-poster Satir: Humor dalam Kritik


Dalam kerumunan yang tertib, tampak berbagai poster dengan nada sindiran cerdas. Di antaranya bertuliskan:

“Laprak gue aja kelar sebelum deadline.”

“Bandung Bondowoso aja bisa bikin 999 candi semalam, masa Bapak Ibu DPR gak bisa selesain 17 PR-nya malam ini?”

“Cepet selesain dong tugasnya, malu ege udah ada #freeindonesia di negara lain.”

Melalui kreativitas ini, mahasiswa mencoba mengajak publik ikut menyimak isu serius dengan pendekatan yang mudah dicerna. Tak ada lemparan batu atau bakar ban.

Aksi berlangsung tertib, bahkan jalan di Gatot Subroto masih bisa dilalui kendaraan dari arah Semanggi ke Slipi.

Meski dibungkus dalam bentuk piknik, tuntutan mahasiswa tetap padat dan tajam. Gerakan ini merupakan bagian dari pengawalan terhadap "17+8 Tuntutan Rakyat" seperangkat tuntutan yang ditujukan kepada DPR RI dan pemerintah untuk segera dijalankan dalam waktu 1 minggu dan 1 tahun ke depan.

Tuntutan dalam 1 Minggu (Deadline: 5 September 2025):

Bentuk tim investigasi independen kasus kekerasan demonstrasi.

Hentikan keterlibatan TNI dalam urusan sipil.

Bebaskan demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.

Proses hukum aparat pelaku kekerasan.

Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

Transparansi anggaran dan fasilitas DPR.

Audit kekayaan anggota DPR.

Tegur anggota DPR yang melecehkan aspirasi rakyat.

Sanksi partai terhadap kader yang tidak etis.

Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.

DPR harus aktif berdialog dengan masyarakat sipil.

Disiplinkan TNI agar tidak ambil alih fungsi Polri.

Komitmen publik TNI untuk tidak masuk ruang sipil.

Pastikan upah layak untuk semua pekerja.

Cegah PHK massal, lindungi buruh kontrak.

Buka dialog dengan serikat buruh.

Tuntutan dalam 1 Tahun (Deadline: 31 Agustus 2026):

Reformasi besar-besaran DPR dan partai politik.

Perkuat pengawasan terhadap eksekutif.

Rencana reformasi perpajakan adil.

Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor.

Penguatan KPK dan UU Tipikor.

Reformasi Kepolisian agar lebih humanis.

Penarikan TNI sepenuhnya ke barak.

Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

Tinjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
 
 DPR Janji Tindak Lanjut

Sehari sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI sempat menemui massa influencer di lokasi serupa.

Anggota Komisi VI seperti Rieke Diah Pitaloka, Andre Rosiade, dan Kawendra Lukistian, bersama Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Abcandra Muhammad Akbar, menerima dokumen resmi tuntutan.

Andre Rosiade menyatakan bahwa dokumen 17+8 akan diserahkan langsung ke pimpinan DPR agar proses penanganannya lebih cepat. Rieke pun menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dan menyampaikan duka atas jatuhnya korban dalam unjuk rasa sebelumnya.

Namun, bagi banyak mahasiswa, janji saja tidak cukup. Sebab sebelumnya, tuntutan rakyat kerap “diterima dengan baik” namun hilang begitu saja tanpa eksekusi nyata.

“Kalau Bandung Bondowoso bisa bikin candi dalam semalam, masa tugas 17+8 gak bisa kelar seminggu?” cetus salah satu orator di tengah aksi, yang langsung disambut gelak tawa sekaligus tepuk tangan peserta.

 

 

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com

Baca juga: Cerita Pilu Suwardi, Dagangan Keripik Dijarah Massa saat Unjuk Rasa

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved