KKB Papua Ancam Bakar Gedung DPR, MRP Hingga Kantor Pemerintah: Tak Berpihak ke Rakyat

TRIBUNJAMBI.COM - Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau disebut juga KKB Papua kembali menebar ancaman serius.

TPNPB-OPM menargetkan berbagai aset vital milik pemerintah Indonesia di seluruh Tanah Papua. 

Mereka mengklaim langkah ini diambil karena menilai sistem pemerintahan di Papua tidak berpihak pada rakyat.

Dalam siaran pers yang diterima, juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyebutkan kelompoknya telah mengeluarkan perintah untuk menyerang berbagai sasaran di 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di Papua. 

Targetnya beragam, mulai dari infrastruktur pemerintahan hingga fasilitas umum.

"Kami memerintahkan pasukan untuk membakar dan menghancurkan gedung DPR, Majelis Rakyat Papua (MRP), kantor-kantor pemerintah, bank, bahkan balai desa," ujar Sebby Sambom.

Tak hanya itu, ancaman ini juga menyasar fasilitas publik seperti bandar udara, pelabuhan, perusahaan, kios, dan pom bensin. 

Bahkan, jembatan disebut akan menjadi sasaran untuk melumpuhkan pergerakan militer Indonesia.

Menurut KKB Papuaa, ancaman ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap pemerintah Indonesia.

Baca juga: 7 KKB Papua Bagi 3 Tim Demi Serang 2 Brimob di Nabire, Ini Hasil Rekonstruksi

Baca juga: Pernyataan Terbaru Presiden Prabowo: DPR akan Cabut Tunjangan Anggota, Moratorium Kunker ke LN

Baca juga: Hujatan Pedas Banjiri Kolom Komentar IG Raffi Ahmad, Dianggap Nir Empati di Tengah Tragedi

Pemerintah dianggap hanya menguntungkan pemerintah pusat dan perusahaan asing, bukan masyarakat asli Papua. 

Mereka juga menuding fasilitas negara sering digunakan oleh aparat keamanan sebagai basis operasi militer.

"Sistem pemerintahan Indonesia di Papua hanya melayani kepentingan pusat. Warga Papua tak mendapatkan keadilan," kata Sebby.

Di sisi lain, TPNPB-OPM juga memperingatkan warga non-Papua, atau yang mereka sebut sebagai "warga perantau," untuk segera meninggalkan wilayah yang mereka anggap sebagai "zona perang." 

Jika tidak, mereka menganggap warga tersebut sebagai bagian dari intelijen negara.

Sebagai bagian dari pernyataan ini, KKB Papua menyerukan seluruh masyarakat Papua.