Daftar Kontroversi Ahmad Sahroni: Perseteruan dengan Nikita Mirzani Hingga Orang Tolol Sedunia

Sahroni mengusulkan agar KPK tidak lagi menggunakan istilah OTT karena dianggapnya merugikan dan menciptakan stigma negatif. 

Dia berpendapat bahwa KPK sebaiknya fokus pada pencegahan dan penegakan hukum yang lebih terukur, bukan sekadar "pencitraan."

Usulan ini menimbulkan perdebatan, dengan banyak pihak menudingnya mencoba melemahkan KPK.

Prestasi Ahmad Sahroni: Dari Pengusaha Sukses hingga Legislator Produktif

Terlepas dari kontroversi yang kerap mewarnai perjalanannya, Ahmad Sahroni juga dikenal memiliki sejumlah prestasi signifikan, baik di dunia bisnis maupun politik. 

Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Julukan Sultan Priok

Sebelum terjun ke dunia politik, Sahroni dikenal sebagai pengusaha sukses yang memulai kariernya dari nol. 

Dia berhasil membangun bisnis dari bawah, dimulai sebagai tukang cuci mobil dan sopir, hingga akhirnya mendirikan PT Eka Samudra Lima, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. 

Keberhasilannya ini memberinya julukan "Sultan Priok", yang mencerminkan kekayaan dan kesuksesannya yang ia raih dari bisnis di kawasan Tanjung Priok.

2. Terpilih sebagai Anggota DPR RI

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Sahroni berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. 

Baca juga: Sadisnya David Chandra Bunuh Pacarnya hingga Dipaksa Minum Urine, Rupanya Disekap Sudah 8 Bulan

Baca juga: Presiden Prabowo Kecewa, Sebut Petugas Berlebihan usai Driver Ojol Meninggal Ditabrak Rantis Brimob

Dia dikenal sebagai salah satu legislator dengan perolehan suara tertinggi di partainya, menunjukkan popularitas dan basis dukungan yang kuat di tengah masyarakat.

3. Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Selama menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni dikenal vokal dalam mengawasi kinerja lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Meskipun kerap memicu perdebatan, sikap kritisnya dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga tersebut.