Daftar Kontroversi Ahmad Sahroni: Perseteruan dengan Nikita Mirzani Hingga Orang Tolol Sedunia

TRIBUNJAMBI.COM - Seorang politisi Partai Nasdem bernama Ahmad Sahroni kembali menjadi perhatian setelah posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI diganti.

Posisinya itu kini dijabat Rusdi Masse Mappasessu.

Pergantian itu tertuang dalam dalam surat Fraksi Partai NasDem bernomor F. NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat dan Ahmad Sahroni sendiri sebagai sekretaris.

Selama menjadi anggota DPR RI, Ahmad Sahroni tak pernah lepas dari sorotan publik. 

Di balik citranya sebagai Sultan Priok, rekam jejaknya di ruang politik dan media sosial diwarnai sejumlah kontroversi yang memicu perdebatan sengit. 

Berikut adalah rangkuman beberapa kontroversi yang pernah melibatkan Ahmad Sahroni:

1. Perseteruan dengan Nikita Mirzani

Jauh sebelum kontroversi "orang tolol", Ahmad Sahroni pernah terlibat perseteruan sengit dengan selebritas Nikita Mirzani pada 2021. 

Sahroni melaporkan Nikita atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini bermula dari unggahan Nikita yang menuding Sahroni mengambil keuntungan dari penjualan sepeda merek Brompton.

Laporan tersebut sempat ramai di media dan menjadi tontonan publik, di mana keduanya saling sindir dan beradu argumen di media sosial. 

Baca juga: Ahmad Sahroni,Mantan Sopir yang Kini Politisi NasDem Dicopot dari Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR

Baca juga: Ahmad Sahroni Resmi Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ini Sosok Penggantinya

Baca juga: Masa Kelam Dwi Hartono, Crazy Rich Rimbo Bujang Tebo: Pernah Dipenjara, Lihai Menipu Sejak Kuliah

Kasus ini akhirnya mereda setelah keduanya menempuh jalur mediasi.

2. Orang Tolol Sedunia

Kontroversi ini menjadi yang paling viral dan terbaru. 

Pada Agustus 2025, saat kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Sahroni merespons wacana pembubaran DPR dengan pernyataan keras.

"Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," kata Sahroni.

Pernyataan ini sontak memicu kemarahan publik. Sahroni dianggap merendahkan masyarakat yang menyuarakan aspirasi.

Meskipun ia telah memberikan klarifikasi bahwa ucapannya hanya menyasar logika berpikir, bukan individu, ucapan itu telanjur viral dan menjadi alasan kuat yang mendasari keputusan NasDem untuk merotasi jabatannya dari Wakil Ketua Komisi III ke Komisi I DPR RI.

3. Saling Lapor dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar

Pada 2021, Sahroni yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI, melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. 

Laporan ini terkait dugaan pemerasan oleh Lili terhadap Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, dalam kasus suap jual beli jabatan.

Laporan Sahroni ini menjadi sorotan karena ia adalah anggota DPR yang berani melaporkan pimpinan KPK. 

Meskipun kasus ini akhirnya diselesaikan, tindakan Sahroni ini menunjukkan sikapnya yang tidak segan untuk berhadapan dengan tokoh-tokoh penting di lembaga negara.

4. Komentar Kontroversial Soal Penyerangan TNI di Deli Serdang

Pada November 2024, Sahroni memicu kritik keras karena komentarnya terkait insiden penyerangan 45 anggota TNI terhadap warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Baca juga: Sosok Salsa Bikin Ahmad Sahroni Ciut Ditantang Debat Soal Gaji DPR, Mahasiwa Prestasi di UGM

Baca juga: Sosok Kompol Anton Asrar, Danyon Brimob Polda Metro Minta Maaf dan Ngaku Tak Sengaja ke Pendemo

Dalam pernyataannya, Sahroni terkesan menyalahkan warga, menyebut bahwa "arogansi rakyat kadang muncul karena apa, narkoba, minum."

"Yang disalahin sekarang ini ya kebanyakan TNI, polisi dan para pejabatnya. Tapi kita kan nggak tahu, rakyat itu melakukan sesuatu merugikan siapa," katanya.

Pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, yang menilai Sahroni tidak memiliki empati terhadap korban dan seolah membenarkan kekerasan aparat.

5. Mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK

Ahmad Sahroni juga pernah mengkritik metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Kontroversi ini muncul setelah kader Partai NasDem diciduk dalam sebuah OTT.

Sahroni mengusulkan agar KPK tidak lagi menggunakan istilah OTT karena dianggapnya merugikan dan menciptakan stigma negatif. 

Dia berpendapat bahwa KPK sebaiknya fokus pada pencegahan dan penegakan hukum yang lebih terukur, bukan sekadar "pencitraan."

Usulan ini menimbulkan perdebatan, dengan banyak pihak menudingnya mencoba melemahkan KPK.

Prestasi Ahmad Sahroni: Dari Pengusaha Sukses hingga Legislator Produktif

Terlepas dari kontroversi yang kerap mewarnai perjalanannya, Ahmad Sahroni juga dikenal memiliki sejumlah prestasi signifikan, baik di dunia bisnis maupun politik. 

Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Julukan Sultan Priok

Sebelum terjun ke dunia politik, Sahroni dikenal sebagai pengusaha sukses yang memulai kariernya dari nol. 

Dia berhasil membangun bisnis dari bawah, dimulai sebagai tukang cuci mobil dan sopir, hingga akhirnya mendirikan PT Eka Samudra Lima, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. 

Keberhasilannya ini memberinya julukan "Sultan Priok", yang mencerminkan kekayaan dan kesuksesannya yang ia raih dari bisnis di kawasan Tanjung Priok.

2. Terpilih sebagai Anggota DPR RI

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Sahroni berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. 

Baca juga: Sadisnya David Chandra Bunuh Pacarnya hingga Dipaksa Minum Urine, Rupanya Disekap Sudah 8 Bulan

Baca juga: Presiden Prabowo Kecewa, Sebut Petugas Berlebihan usai Driver Ojol Meninggal Ditabrak Rantis Brimob

Dia dikenal sebagai salah satu legislator dengan perolehan suara tertinggi di partainya, menunjukkan popularitas dan basis dukungan yang kuat di tengah masyarakat.

3. Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Selama menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni dikenal vokal dalam mengawasi kinerja lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Meskipun kerap memicu perdebatan, sikap kritisnya dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga tersebut.