Warga Terdampak Zona Merah Pertamina Bertemu Gubernur Jambi, Al Haris Akan Bicara ke Menteri

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Warga Kenali Asam, Kota Jambi, yang terkena dampak zona merah Pertamina bertemu Gubernur Jambi, Al Haris.

Di Kota Jambi, ada sekira 5.000 sertifikat warga Kenali Asam yang masuk zona merah Pertamina.

Perjuangan warga yang tergabung dalam Forum Tolak Zona Merah Pertamina Jambi terus bergulir. Mereka menyuarakan hak-haknya yang terampas akibat penetapan kawasan zona merah di sejumlah wilayah permukiman yang selama puluhan tahun telah mereka huni.

Zona merah Pertamina di Jambi sendiri merupakan penetapan wilayah rawan keselamatan di sekitar fasilitas migas dan jalur pipa Pertamina. 

Status ini berdampak langsung pada warga, mulai dari pembatasan aktivitas, sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pertanahan, hingga ancaman relokasi tanpa kejelasan kompensasi yang adil. 

Warga menilai, penetapan zona merah tersebut dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai, serta data lintas instansi yang tidak sinkron, sehingga masyarakat menjadi korban kebijakan administratif.

Di tengah kondisi itu, suara warga akhirnya sampai ke meja Gubernur Jambi.

Minggu (25/1/2026) malam, pengurus Forum Tolak Zona Merah Pertamina Jambi diterima langsung Gubernur Jambi, Al Haris, di ruang kerjanya.

Pertemuan tersebut menjadi simbol harapan baru bagi warga yang selama ini merasa berjuang sendiri mempertahankan ruang hidup dan hak-hak dasarnya.

Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan warga yang tergabung dalam forum tersebut.

“Saya mendukung perjuangan kawan-kawan dalam forum ini. Nanti saya akan bicara dengan menteri terkait, dan forum juga akan dilibatkan, agar hak-hak warga yang terdampak bisa dipulihkan,” ujar Al Haris di hadapan pengurus forum.

Bagi warga, dukungan ini bukan sekadar pernyataan politik, melainkan pengakuan atas penderitaan yang selama ini mereka alami akibat kebijakan zona merah.

Ketua Divisi Advokasi Forum Tolak Zona Merah Pertamina Jambi, Suhatman Pisang, memaparkan bahwa akar persoalan dari semua ini adalah kekacauan administrasi antarinstansi.

“Ada berbagai aspek, tapi persoalan utama itu administrasi yang tidak sinkron antarinstansi. Data tidak update, kebijakan tidak satu pintu, akhirnya warga yang jadi korban,” ujar Suhatman.

Menurutnya, banyak warga yang tiba-tiba dinyatakan tinggal di zona merah, padahal permukiman tersebut sudah ada jauh sebelum penetapan kawasan oleh Pertamina.