TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dikelola oleh anak usaha PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) di Kabupaten Kerinci, Jambi, berujung ricuh pada Kamis (21/8/2025).

Ratusan warga Desa Pulau Pandan yang menuntut kejelasan kompensasi lahan bentrok dengan aparat keamanan.

Peristiwa ini menandai eskalasi konflik sosial, lingkungan, dan adat yang telah membayangi proyek strategis nasional tersebut selama bertahun-tahun.

Situasi memanas ketika massa, yang telah berunjuk rasa sejak pagi, menerobos masuk ke area kerja bendungan PLTA yang dioperasikan oleh PT Kerinci Merangin Hidro (KMH), entitas anak Bukaka.

Batu dan kayu beterbangan ke arah alat berat ekskavator yang sedang mengeruk sungai.

Aparat gabungan dari Polres Kerinci, Polda Jambi, dan Kodim 0417/Kerinci yang berjaga di lokasi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa setelah terjadi aksi saling dorong.

Kericuhan ini menyebabkan sejumlah warga terluka ringan, sementara kaca satu unit alat berat pecah.

"Kami minta Humas PLTA, Ansori, langsung menemui kami di sini. Setiap rapat, Ansori tidak pernah hadir," teriak seorang ibu di lokasi unjuk rasa.

Hingga petang, massa yang didominasi ibu-ibu masih bertahan di Jembatan Sungai Tanjung Meridu.

 Kekecewaan warga memuncak karena perwakilan manajemen dari anak usaha perusahaan milik keluarga Kalla itu tak kunjung menemui mereka.

"Kami bukan menolak pembangunan, tapi hak kami jangan diabaikan. Lahan kami dipakai, tapi sampai sekarang ganti rugi tidak jelas,” seru warga lainnya.

Akar masalah unjuk rasa ini adalah tawaran kompensasi sebesar Rp5 juta per Kepala Keluarga (KK) yang dinilai tidak adil dan tidak sebanding dengan kerugian atas hilangnya mata pencaharian di sepanjang Sungai Tanjung Merindu.

Sorotan Nasional dan Konflik Adat 
 

Jauh sebelum kericuhan ini, proyek PLTA Kerinci telah menjadi sorotan di tingkat nasional. Pada Juli 2025 lalu, Anggota Komisi VII DPR RI, Rocky Candra, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara proyek tersebut.

“Saya mendesak Menteri ESDM dan KLHK segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meninjau ulang izin operasional proyek ini,” ujar Rocky di Kompleks Parlemen, Senin (7/7/2025), secara spesifik menyorot proyek yang dijalankan oleh anak perusahaan Kalla Group tersebut.

Rocky menegaskan bahwa proyek tersebut telah menimbulkan kerusakan sosial, lingkungan, dan ekonomi.

"Warga tak bisa lagi mencari ikan di sungai, konflik antarwarga meningkat, dan lingkungan rusak. Jangan biarkan perusahaan berpesta di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.

Persoalan ini bahkan lebih dalam, menyentuh isu penguasaan lahan adat.

Menurut Depati Muaro Langkap Tamiai, Mukhri Soni, konflik berawal dari pembebasan sekitar 400 hektar lahan adat Muaro Langkap yang seharusnya tidak dapat diperjualbelikan secara permanen.

“Kami tidak menolak pembangunan, apalagi untuk kepentingan negara. Seharusnya mereka patuh pada aturan adat,” ungkap Mukhri.

Ia mencurigai adanya upaya memecah belah masyarakat dengan penawaran pekerjaan dan uang, yang memicu konflik horizontal.

 Mukhri bahkan telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, meminta peresmian PLTA ditunda hingga seluruh masalah dengan masyarakat adat terselesaikan.

Klarifikasi Anak Usaha Bukaka: Mayoritas Warga Sudah Menerima
 

Menanggapi aksi tersebut, Humas PT KMH, Ansori, selaku perwakilan anak usaha Bukaka di lapangan, menyatakan bahwa pro dan kontra adalah hal biasa dan proyek harus tetap berjalan.

"Kesimpulan dari tim terpadu seperti apa, kemampuan kami membayar sekian, keinginan mereka inginnya sekian, ya enggak ketemu," ujar Ansori.

Ia mengklaim bahwa kelompok penolak hanyalah minoritas.

Berdasarkan data Dukcapil hingga Juni, dari total 907 KK di dua desa terdampak, sebanyak 643 KK telah menerima kompensasi. 

"Coba banyak mana yang belum dengan yang sudah?" tantangnya.

Ansori juga membantah tudingan proyek merusak ekosistem dan klaim warga mengenai janji kompensasi sebesar Rp300 juta. "Tidak ada yang menjanjikan 300 juta. Konyol saya kalau pernah menjanjikan, bukan uang sedikit itu," pungkasnya.

Profil Induk Usaha: PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK)
 

Nama Perusahaan: PT Bukaka Teknik Utama Tbk

Grup Usaha: Merupakan salah satu pilar utama dari Kalla Group, sebuah konglomerasi bisnis yang didirikan oleh keluarga Jusuf Kalla.

Bidang Usaha: Bukaka adalah perusahaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) yang terdiversifikasi. Lini bisnis utamanya mencakup sektor energi, infrastruktur, dan manufaktur.

Perusahaan ini dikenal luas sebagai produsen garbarata (jembatan penghubung terminal bandara ke pesawat) terkemuka di dunia.

Sejarah dan Kepemilikan: Didirikan pada tahun 1978, Bukaka telah berkembang menjadi pemain utama dalam proyek-proyek strategis di Indonesia. 

Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BUKK.

Proyek di Sektor Energi: Selain PLTA Kerinci Merangin di Jambi, Bukaka melalui anak usahanya juga menggarap sejumlah proyek pembangkit listrik lainnya, termasuk PLTA Poso di Sulawesi Tengah.

Investasi di sektor energi terbarukan ini merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam transisi energi.

Konteks Proyek PLTA Kerinci: Proyek PLTA Merangin berkapasitas 350 MW adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh Bukaka melalui PT Kerinci Merangin Hidro (KMH).

Meskipun bernilai strategis untuk ketahanan energi Sumatera, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan kompleksitas tantangan sosial dan adat yang dihadapi oleh perusahaan besar dalam merealisasikan investasi infrastrukturnya.

Baca juga: Profil PT Kerinci Merangin Hidro di Balik Ricuh Unjuk Rasa Warga Pulau Pandan