TRIBUNJAMBI.COM - Aksi unjuk rasa ratusan warga Desa Pulau Pandan terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Kerinci berujung ricuh pada Kamis (21/8/2025). 

Warga yang menuntut kejelasan kompensasi lahan bentrok dengan aparat keamanan, menandai puncak dari konflik sosial, lingkungan, dan adat yang telah berlangsung bertahun-tahun di sekitar proyek strategis nasional yang dikelola oleh PT Kerinci Merangin Hidro (KMH).

Situasi memanas ketika massa, yang telah berunjuk rasa sejak pagi, menerobos masuk ke area kerja bendungan PLTA. 

Batu dan kayu beterbangan ke arah alat berat ekskavator yang sedang mengeruk sungai.

 Aparat gabungan dari Polres Kerinci, Polda Jambi, dan Kodim 0417/Kerinci yang berjaga di lokasi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa setelah terjadi aksi saling dorong.

"Kami minta Humas PLTA, Ansori, langsung menemui kami di sini. Setiap rapat, Ansori tidak pernah hadir," teriak seorang ibu di lokasi unjuk rasa.

Kericuhan ini menyebabkan sejumlah warga terluka ringan akibat lemparan batu dan paparan gas air mata. Selain itu, kaca satu unit alat berat milik perusahaan pecah.

 Hingga petang, massa yang didominasi ibu-ibu masih bertahan di Jembatan Sungai Tanjung Meridu, meskipun situasi sudah mulai tenang.

Pihak manajemen PT KMH tak kunjung menemui pengunjuk rasa, yang menambah kekecewaan warga.

"Kami bukan menolak pembangunan, tapi hak kami jangan diabaikan. Lahan kami dipakai, tapi sampai sekarang ganti rugi tidak jelas,” seru warga lainnya.

Akar masalah unjuk rasa ini adalah tuntutan kompensasi yang dinilai tidak adil. Warga menolak tawaran sebesar Rp5 juta per Kepala Keluarga (KK) dari pihak perusahaan karena dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami, terutama hilangnya mata pencaharian di sepanjang Sungai Tanjung Merindu.

Sorotan Nasional dan Konflik Adat yang Berkepanjangan

Konflik di PLTA Kerinci bukanlah persoalan baru.

Jauh sebelum kericuhan ini terjadi, proyek ini telah menuai sorotan di tingkat nasional. 

Dikutip dari laman Gerindra, pada Juli 2025 lalu, Anggota Komisi VII DPR RI, Rocky Candra, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara proyek tersebut.