Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Kabar pemakzulan Bupati Pati, Sudewo yang merupakan kader Partai Gerindra rupanya telah sampai ke telinga pengurus pusat partainya.
Respon terhadap isu tersebut ditanggapi Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Gerindra, Prasetyo Hadi.
Terkait usulan tersebut, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Pati.
Sebab menurutnya, pemakzulan Bupati Sudewo tidak ada kaitannya dengan statusnya sebagai kader Partai Gerindra.
Kata dia, pihaknya dan Partai Gerindra akan mengikuti mekanisme yang ada.
“Sepenuhnya itu mekanisme kita serahkan ke Pemerintah Kabupaten Pati. Jadi kesepakatan untuk menjalankan hak angket, kemudian pansus, kita hormati sepenuhnya dan ini tidak ada hubungannya dengan kader Gerindra atau bukan. Kalau memang mekanisme seperti itu ya kita ikuti,” ucap Prasetyo, Jumat (15/8/2025).
Dalam konteks tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun tidak akan menghentikan atau menghalangi proses hak angket atau pansus.
“Bapak Prabowo meskipun ketua umum partai, tidak ada mekanisme yang kemudian beliau bisa misalnya, menghentikan atau menghalangi proses aspirasi munculnya hak angket atau munculnya pansus, karena mekanismenya tidak memungkinkan,” katanya.
Baca juga: Peran Bupati Pati Sudewo di Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub Didalami KPK: Tunggu Saja
Baca juga: Sikap Asli Hotman Paris Dibongkar Razman Nasution: Bagikan Rekaman Pengakuan Iqlima Kim
Baca juga: Mohon Bersabar! 2026 Gaji PNS Tak Naik, Sri Mulyani: Melihat Ruang Fiskal
Di samping itu, kata dia, Partai Gerindra sudah berkali-kali mengingatkan kepada kader untuk selalu berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat apalagi kebijakan.
“Tegur sudah hampir seluruhnya, hampir seluruh pimpinan-pimpinan ini lebih kepada mengingatkan bagi kita semua. Jadi istilah teguran ini kan bagian juga dari pembinaan, bagian juga dari pembelajaran,” ucap Prasetyo yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.
“Bagi kita semua, berkali-kali Pak Presiden mengingatkan bahwa kita semua selaku pimpinan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota mesti harus terus berhati-hati. Apalagi dalam mengeluarkan statement atau mengeluarkan pendapat yang itu berkenaan dengan kebijakan bagi masyarakat.”
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo yang merupakan kader Partai Gerindra, mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen.
Kebijakan tersebut memicu kemarahan masyarakat Pati karena dianggap sangat membebani. Mereka mengancam akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus 2025.
Usai menyulut protes dan kegaduhan, Sudewo kemudian menyatakan membatalkan kenaikan PBB P2. Namun, masyarakat Pati tetap menggelar demo pada Rabu (13/8/2025) lalu dan menuntut sang bupati mundur.
Bupati Pati Sudewo menolak mundur dari jabatannya. Ia tidak mau melepas jabatannya karena dirinya dipilih masyarakat secara konstitusional.