Peran Bupati Pati Sudewo di Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub Didalami KPK: Tunggu Saja

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut peran Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

KPK kembali mengusut peran Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan suap terkait proyek DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pendalaman peran tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Dia memastikan bahwa penyidik tengah mendalami peran Sudewo dalam kasus tersebut.

"Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan," ungkap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Meski demikian, Asep tidak memberikan rincian lebih lanjut. 

Ia meminta publik untuk bersabar dan menunggu perkembangan kasus. 

"Kapan (Bupati Pati) dipanggil? Ditunggu saja," ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan Sudewo diduga menerima aliran biaya komitmen (commitment fee) terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta api. 

Baca juga: Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo Punya 12 Poin Pelanggaran Menurut DPRD

Baca juga: Terungkap Alasan Eks Ketua KPK Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Pengacara: Ini Ancaman bagi Demokrasi

Baca juga: Drama Pembunuhan di Purwakarta: Sang Pembantu Ternyata Pelaku Teror dan Pembunuh Dea Permata Karisma

KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk memanggil mantan anggota DPR RI lainnya untuk diperiksa terkait kasus ini.

Penyelidikan KPK ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap Sudewo, yang sebelumnya menjadi pusat perhatian karena kebijakan kontroversialnya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Sudewo

Sementara KPK mengusut dugaan keterlibatannya dalam kasus suap, Bupati Pati Sudewo juga menghadapi gelombang protes dari warganya sendiri. 

Kebijakan kontroversialnya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menuai kemarahan publik.

Meskipun Sudewo telah menganulir kebijakan tersebut, warga Pati tetap melanjutkan unjuk rasa di depan Kantor Bupati pada Rabu (13/8/2025). 

Mereka menuntut Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya.