Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Di tengah gelombang protes warga dan ancaman pemakzulan, Bupati Pati, Sudewo, tidak hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati.
Rapat yang digelar pada Jumat (15/8/2025) dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Agenda yang berlangsung secara virtual itu hanya dihadiri oleh Wakil Bupati, Risma Adri Chandra, beserta seluruh anggota DPRD dan Forkopimda.
Ketidakhadiran Sudewo memicu tanda tanya besar.
Pasalnya, absennya ia terjadi tak lama setelah demonstrasi besar-besaran oleh warga yang menuntutnya mundur.
Selain itu, belakangan santer beredar kabar bahwa Sudewo akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi di Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan.
Situasi ini juga telah sampai ke telinga pimpinan pusat Partai Gerindra, partai yang menaungi Sudewo.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan partainya telah memberikan teguran keras kepada Sudewo.
Baca juga: Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Beberkan Hasil Kinerja Pemakzulan Bupati Sudewo: Kaji 12 Poin
Baca juga: Anak Buah Hercules Murka, Ancam Geruduk KPK: Minta Usut Tuntas Kasus Korupsi hingga Blok Medan
Baca juga: Terungkap Alasan Keluarga Almarhum Affan Somasi RSUD Abdul Manap Kota Jambi
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan perhatian khusus terhadap polemik ini.
"Beliau sudah diberi teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian," kata Budisatrio di Jakarta.
Dia juga memastikan bahwa Sudewo akan mengikuti proses politik yang sedang berjalan di DPRD, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket.
Kilas Balik Protes Warga: Kenaikan PBB 250 Persen Pemicu Utama
Protes warga yang memicu kemelut politik di Pati ini berawal dari kebijakan kontroversial Bupati Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Kenaikan drastis ini sontak membuat masyarakat Pati, terutama para petani dan pengusaha kecil, merasa keberatan.
Puncak kekecewaan warga terjadi pada Selasa, 13 Agustus 2025, ketika ribuan massa memadati kantor DPRD Pati.
Mereka menuntut bupati untuk mencabut kebijakan tersebut dan mendesaknya mundur dari jabatannya.
Baca juga: Prasetyo: Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tak Ada Kaitan dengan Status Sebagai Kader Gerindra
Baca juga: TNI Lumpuhkan 8 Anggota KKB Papua dan Amankan Barang Bukti saat Patroli dan Penyisiran Titik Rawan