Aksi ini berhasil mendorong DPRD Pati untuk membentuk Pansus Hak Angket guna menyelidiki kebijakan-kebijakan bupati yang dianggap bermasalah.
Meskipun Bupati Sudewo telah mencabut kebijakan kenaikan PBB, langkah tersebut dianggap terlambat dan tidak cukup meredam amarah masyarakat.
Pansus Hak Angket kini tengah bekerja maraton mengidentifikasi 12 poin permasalahan lainnya, termasuk pengangkatan direktur dan pemberhentian ratusan karyawan di Rumah Sakit Soewondo.
Hingga kini, keberadaan Sudewo masih menjadi misteri.
Publik menanti responsnya, terutama terkait ketidakhadirannya di rapat paripurna dan perkembangan penyelidikan oleh Pansus Hak Angket.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Kekayaan Boy Edwar, Wakil Ketua DPRD Kerinci periode 2024-2029, Hartanya Rp21 M
Baca juga: Sosok Komjen Dedi Prasetyo, Wakapolri yang Baru Dilantik Jenderal Listyo Sigit: Karir Moncer
Baca juga: Menantu di Bengkulu Nekat Tikam Mertua: Akibat Larang Ajak Anak Jalan-jalan
Baca juga: Anak Buah Hercules Murka, Ancam Geruduk KPK: Minta Usut Tuntas Kasus Korupsi hingga Blok Medan