TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ratusan petani yang tergabung dalam WALHI, Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Indonesia, Yayasan Cappa, AJI Jambi dan Perkumpulan Hijau melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Jambi pada Senin (4/8/2025) siang.

Ratusan petani yang datang dari berbagai wilayah di Jambi meninggal ladang mereka untuk menuntut kebijakan Penertiban Kawasan Hutan(PKH) yang dilakukan oleh Satgas PKH.

Setelah melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jambi, para petani berpindah ke Kantor DPRD Provinsi Jambi untuk melanjutkan aksi.

Berdasarkan dari Walhi Jambi, sekitar empat bulan belakangan ini setidaknya ada 40 ribu hektare lahan masyarakat dan petani yang dirampas dan dipasang plang oleh tim Satgas PKH.

Direktur Walhi Jambi, Oscar Anugerah menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Satgas PKH berpotensi merampas ruang kelola dan ruang hidup masyarakat adat serta petani lokal yang selama ini telah menjaga hutan secara turun-temurun.

"Terkait isu Satgas PKH ini yang sudah banyak memasang plang di tanah rakyat. Sementara perusahaan yang merambah di kawasan masih banyak yang belum dipasangi plang. Kami tidak ingin, Satgas ini menjadi alat untuk mengusir rakyat," kata dia.

Oscar mengatakan bahwa seharusnya Satgas PKH ini harus menyasar ke perusahaan perusahaan besar bukan hanya masyarakat dan petani kecil.

"Kita ingin perwakilan kita DPRD peduli dengan apa yang terjadi pada masyarakat saat ini," kata dia.

Ia mengatakan sejauh ini ada beberapa daerah seperti Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Batanghari yang masyarakatnya melapor terkait dengan pemasangan plang yang dilakukan oleh Satgas PKH.

Oscar Anugrah juga menegaskan bahwa pemerintah harus mendengarkan aspirasi petani dan meninjau ulang kebijakan ini.

"Kami melihat Perpres No. 5 Tahun 2025 ini sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan wilayah kelola rakyat jika implementasinya tidak dimonitor dengan baik. Kebijakan yang hanya berfokus pada pendekatan legal dan administratif akan mengorbankan masyarakat adat dan petani yang telah lama hidup selaras dengan hutan," tegas Oscar.

Baca juga: Bupati Tebo Hadiri Milad ke-50 MUI, Tegaskan Komitmen Perkuat Nilai Keislaman

Baca juga: FIRASAT Siswi SD Tewas di Bangkalan: Jalan Santai Terakhir

Baca juga: KIBARKAN Bendera One Piece Bukan Makar, Amnesty: Negara Harusnya Menjamin, Bukan Cari Dalih