KIBARKAN Bendera One Piece Bukan Makar, Amnesty: Negara Harusnya Menjamin, Bukan Cari Dalih

TRIUNJAMBI.COM – Fenomena pengibaran bendera bajak laut pada serial One Piece menjelang HUT RI ke-80 disebut bukan tindakan makar.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.

Makar tersebut sebelumnya disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo dan Menteri HAM, Natalius Pigai.

Anggapan makar itu dikatakan Usman Hamid terlalu berlebihan, sebagai bentuk subversif.

"Kecaman atau anggapan semacam itu berlebihan," kata Usman Hamid kepada Tribunnews.com, Senin (4/8/2025).

Usman Hamid menjelaskan, tindakan pengibaran bendera One Piece merupakan bagian dari ekspresi yang sah dan dilindungi oleh undang-undang.

"Para pejabat publik apalagi wakil rakyat seharusnya menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kemerdekaan tiap warga untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya," ujarnya.

Menurutnya, negara seharusnya hadir sebagai pelindung kebebasan berekspresi, bukan malah menjadi pihak yang membatasi.

Baca juga: BERLEBIHAN Anggap Makar Kibarkan Bendera One Piece, Politisi PDIP: Ini Bentuk Ekspresi

Baca juga: TRAGIS Nasib Siswi SD saat Jalan Sehat di Rumdis Bupati, Nyawa Yasinta Melayang, Ambulans Tak Ada

Baca juga: SIMAK Tarif Listrik PLN di Agustus untuk Subsidi, Rumah Tangga dan Bisnis

"Negara seharusnya menjamin hak mereka, bukan malah mencari-cari dalih untuk meredam ekspresi dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak mencerminkan penghormatan pada hak asasi manusia," ucap Usman.

Dianggap Bentuk Makar

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai bahwa pengibaran bendera bajak laut tersebut bisa mengarah pada tindakan subversif yang berbahaya.

Firman berpendapat, tindakan tersebut merupakan bentuk kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara sekaligus provokasi menjelang peringatan kemerdekaan.

"Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," kata Firman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Dalam jagat fiksi One Piece, Jolly Roger memang merupakan simbol perlawanan terhadap kekuasaan absolut dan penindasan. 

Namun di Indonesia, bendera ini kini menjadi ikon yang diasosiasikan sebagian masyarakat dengan kritik terhadap kondisi pemerintahan.

Natalius Pigai: Pelanggaran Hukum, Makar

Polemik pengibaran bendera bajak laut fiktif One Piece menjelang HUT RI ke-80 semakin memanas.