Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KKB Papua Kodap IV Sorong Raya secara mengejutkan mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap sejumlah individu.
DPO ini terkait dengan kematian Samson Same, seorang warga sipil yang disebut-sebut tewas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sorong setelah sebelumnya diserahkan oleh beberapa pihak.
TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya juga secara terbuka mengimbau keluarga Samson Same untuk meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Indonesia.
DPO itu disampaikan melalui siaran pers Ke III dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Siaran pers itu disampaikan Panglima TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya, Brigjen Deni Moos, menyampaikan laporan resmi.
Dalam laporannya, Brigjen Deni Moos menegaskan bahwa pihaknya secara resmi menetapkan nama-nama berikut sebagai DPO: Wulan Sowe, Samuel Iyan, Yustis Endower, dan Melianis Saa.
TPNPB-OPM secara gamblang menuding keempat DPO tersebut, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Maybrat dan aparat militer Indonesia, bertanggung jawab atas kematian Samson Same.
Menurut versi KKB Papua, Samson Same adalah warga sipil murni yang melarikan diri ke hutan setelah serangan mereka terhadap pos militer Indonesia di Kisor.
Baca juga: KKB Papua Imbau Warga Tak Kibarkan Bendera Merah Putih, Jubir OPM: Hanya Bintang Kejora yang Boleh
Baca juga: DONALD TRUMP Dikecam dan Diserang Anggota Parlemen Republik Usai Pecat Pejabat Statistik
Baca juga: KECEWA Laskar Merah Putih ke Pengibar Bendera One Piece: Jangan Lukai Nasionalisme, Simbol Negara
Namun, ketika Samson kembali ke rumahnya, ia disebut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maybrat dan digunakan oleh aparat militer Indonesia sebagai penunjuk jalan ke markas TPNPB-OPM Batalion Karekhamit di Maybrat.
Kerjasama ini, menurut KKB Papua, mengakibatkan perampasan satu pucuk senjata milik mereka.
"Sehingga kami menganggap ia pengkhianat bangsa Papua," tegas TPNPB dalam siaran persnya.
Atas dasar tuduhan ini, TPNPB-OPM mengeluarkan ancaman serius.
"Apabila pihak keluarga membicarakan masalah ini terhadap kami TPNPB maka kami siap tembak mati dan hari ini juga kami tetapkan nama di atas menjadi DPO sehingga ketemu di mana saja kami siap tembak mati," bunyi pernyataan tersebut.
Wakil Panglima TPNPB Kodap IV Sorong Raya, Kolonel Sakarias Fatem, bersama Komandan Operasi Mayor Manfred Fatem dan Imanuel Aimbau menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Ultimatum Keras untuk Pemerintah dan Warga Sipil
Selain mengeluarkan DPO, Panglima TPNPB Kodap IV Sorong Raya, Brigjen Deni Moos, juga memberikan serangkaian peringatan keras.
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk segera menghentikan pembukaan jalan trans dari Sorong ke Maybrat, pembentukan kabupaten baru, investasi, pembangunan, dan semua kebijakan Pemerintah Indonesia di atas wilayah operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya.
Baca juga: KKB Papua Aniaya dan Bunuh Warga Sipil di Yahukimo, Bergabung Sejak 2022
Baca juga: Megawati Kembali Pimpin PDIP: Pikul Beban Sejarah, Jaga Api Ideologi
Warning juga ditujukan kepada warga sipil dan Pemerintah Kabupaten Maybrat yang dianggap "mengatasnamakan TPNPB lalu meminta uang, jabatan dan pembangunan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menterinya di pusat."
KKB Papua mengancam akan menembak mati siapa saja yang "menjual nama kami dan alam kami."
"Dengan tegas kami mengimbau kepada semua pihak bahwa TPNPB Kodap IV Sorong Raya berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua dan bukan pembangunan," bunyi siaran pers itu.
KKB Papua juga meminta Bupati Maybrat bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer Indonesia di kampung-kampung, yang disebut didatangkan oleh Bupati.
Mereka mengultimatum penarikan seluruh pasukan, jika tidak, mereka siap menembak.
Ancaman juga ditujukan kepada warga imigran Indonesia yang memasuki wilayah mereka, karena dianggap sebagai intelijen dan akan ditembak mati.
Peringatan lain adalah kepada warga sipil di Maybrat yang menggunakan mobil dan motor agar membuka helm dan kaca motor mereka.
Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai militer Indonesia dan siap ditembak mati.
Khususnya, Nando Aitrem dan keluarganya yang disebut "menjual kami atas nama pembangunan dan uang," diberikan peringatan keras untuk segera berhenti.
"Jika masih saja menjual nama kami maka kami siap keluarkan DPO dan tembak mati. Ini sebagai peringatan pertama dan terakhir kami keluarkan untuk kalian," ancam TPNPB.
Terakhir, TPNPB-OPM memperingatkan aparat militer Indonesia untuk menghentikan interogasi dan penangkapan terhadap warga sipil di Maybrat.
"Jika mau kejar kami silahkan datang ke markas TPNPB, kami tidak lari karena 1X24 kami siap layani anda di medan perang," tantang TPNPB.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Hasto dan Tom Lembong Dapat Amnesti Presiden, Politisi PAN: Jalan Menuju Penyatuan Bangsa
Baca juga: DONALD TRUMP Dikecam dan Diserang Anggota Parlemen Republik Usai Pecat Pejabat Statistik
Baca juga: KECEWA Laskar Merah Putih ke Pengibar Bendera One Piece: Jangan Lukai Nasionalisme, Simbol Negara
Baca juga: SOSOK Marsma TNI Fajar Adriyanto, Eks Kadispenau Gugur dalam Pesawat Latih Jatuh di Bogor, Pilot F16