Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM – Teka-teki mengenai sumber dana dan asal usul senjata api Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua perlahan mulai terungkap.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, membeberkan bahwa KKB mendapatkan dana dari berbagai sumber.
Termasuk aksi kriminal dan yang mengejutkan, penyalahgunaan dana desa melalui pemaksaan terhadap kepala desa dan kepala distrik.
"Kami sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa kepala desa dan kepala distrik yang terbukti menyerahkan dana kepada kelompok ini."
"Dana itu digunakan untuk membeli senjata dan membiayai operasional mereka,” kata Brigjen Faizal dalam keterangan resmi, Kamis (17/7/2025).
Pengakuan ini mengindikasikan adanya pola pemerasan yang dilakukan KKB terhadap pemerintahan di tingkat paling bawah.
Wakapolda Papua ini juga menyoroti tantangan besar dalam memberantas KKB, yaitu medan geografis Papua yang ekstrem.
Wilayah yang luas, akses yang terbatas, serta minimnya infrastruktur menjadi penghambat utama pergerakan dan jangkauan operasi aparat keamanan.
Baca juga: TIGA Jalur Mengerikan Asal-usul Senjata Api KKB Papua Dibongkar Satgas Cartenz
Baca juga: CINTA DITOLAK Berkali-kali, Kakek 60 Tahun Culik Tetangga yang Masih SMP, Ada 5 Pelaku
Baca juga: HARI INI Tom Lembong Hadapi Vonis Kasus Impor Gula: Bebas atau Dipenjara 7 Tahun?
“Wilayah Papua itu 2-4 kali lipat lebih besar dari Pulau Jawa. Infrastruktur minim, cuaca ekstrem, dan tantangan logistik memperberat semua proses,” ungkapnya.
Kondisi ini membuat upaya pengejaran dan penumpasan KKB menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan sumber daya yang besar.
Lebih dari sekadar operasi keamanan, Brigjen Faizal menekankan bahwa penyelesaian konflik di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma.
Menurutnya, permasalahan ini tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga harus disertai penanganan aspek sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak.
“Permasalahannya bukan cuma senjata. Ada ketimpangan, ada keterbatasan, ada luka sejarah."
"Maka penyelesaiannya harus berbasis paradigma yang baru komprehensif, tidak bisa parsial. Kalau belum satu pemahaman, sulit bicara strategi teknis jangka panjang,” pungkasnya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Tak Dimanfaatkan 2 Tahun, Tanah Dianggap Terlantar dan Bisa Diambil Negara
Baca juga: Rocky Gerung Tantang Jokowi Buktikan Tudingan di Kasus Ijazah-Pemakzulan Gibran: Seperti Roy Suryo
Baca juga: Daftar Korban Tabrak Lari Mobil Dinas Bawaslu Provinsi Jambi di Jelutung, Mobil Mahal Hancur